Senin, 12 Agustus 2019

Teknologi Informasi | teknologi informasi dan komunikasi




TEKNOLOGI INFORMASI - Baru-baru ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengaku keinginannya untuk mengontrol konten saluran digital seperti YouTube, Netflix, melalui jejaring sosial seperti Facebook. Alasannya adalah bahwa isi dari saluran digital "layak melihat" dan "memiliki nilai pendidikan" dan "menjaga isi dari kualitas rendah tertimbang tertimbang publik". KPI juga menekankan ribuan tahun yang mereka sebut "periode menghabiskan berjam-jam setiap hari untuk mengakses atau konten media digital."

JUAL KOPI Niat KPI ini sekilas terlihat mulia, tapi bahwasannya menyimpan sebanyak masalah besar. Pertama, dan ini adalah fakta fatal, KPI gagal untuk memahami akar penyebab mengapa masyarakat, tidak hanya di kalangan milenium-switch televisi konvensional untuk saluran digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses konten melalui berbagai pilihan sesuai dengan preferensi Anda (Nielsen, 2016; Nielsen, 2017; CIPG, 2018). Sebaliknya pemirsa beralih ke konten digital karena mereka lelah akan buruknya kualitas konten televisi (CIPG 2015; CIPG, 2018).

Sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran, KPI mendapat mandat untuk memantau televisi dan radio yang bersiaran dengan frekuensi publik. Sayangnya, sekitar tiga tahun terakhir, kinerja KPI jauh dari optimal. Bahkan, dalam momen krusial peninjauan pulang izin siar stasiun televisi swasta pada 2016, KPI dengan ringan mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin siar melulu dengan menyaksikan usul program siaran dalam proposal masing-masing stasiun TV. Hingga kini, tak jelas apakah KPI mengevaluasi kinerja stasiun TV secara rutin, lantaran mereka tidak membuka rapor stasiun TV untuk publik. Konten televisi yang sampai kini ingin seragam ialah bukti eksplisit bahwa teguran dan sanksi KPI tak memberi efek jera.
Kedua, ketidakjelasan standar konten yang "layak tonton", "mempunyai nilai edukasi", dan "tidak berbobot  berbobot  berkualitas rendah". Ketidakjelasan itu melulu melahirkan keadaan bingung dan tafsir manasuka. Berdasarkan rekam jejak sekitar 3-6 tahun terakhir, tak ada garansi bahwa pemantauan KPI bisa menjauhkan masyarakat dari konten berbobot  berbobot  berkualitas rendah.

Hal ini tecermin dalam kualitas konten televisi anda yang sekitar ini menjadi obyek pemantauan KPI. Meski tiga tahun belakangan KPI sibuk mengurus indeks kualitas siaran televisi dan Anugerah KPI, tidak terdapat bukti bahwa secara borongan kualitas konten televisi membaik. Tayangan komedi slapstick saling lontar guyonan yang merendahkan martabat di antara aktor, aksi bongkar hal personal sarat gimmick, serta iklan partai empunya media di luar masa kampanye masih jamak anda temui di televisi. Mengingat tayangan laksana itulah yang bertahan di media penyiaran, apakah berikut konten yang pantas tonton dan mempunyai nilai pendidikan yang dimaksud KPI?


Ketiga, KPI tak punya kapasitas mumpuni untuk memantau konten digital, baik dari segi teknis perlengkapan maupun sumber daya manusia. Bahkan ketika asumsi ini, KPI masih menggunakan teknik manual untuk mengontrol konten televisi. Beberapa lembaga survei melihat siaran televisi di setiap layar, maka salinan lengkap dari bidang data pelanggaran yang ditemukan dalam isi siaran. Bagaimana hal itu akan KPI pemantauan konten digital dengan jenis kemampuan?

Di sisi lain, komisioner KPI yang terpilih pada periode ini minim atau bahkan tak punya rekam jejak dalam bidang penyiaran. Beredar kabar bahwa seleksi komisioner KPI bukan menurut prestasi dan penguasaan isu (merit system), tetapi kedekatannya dengan lingkaran politik tertentu. Ombudsman telah mengucapkan laporan sangkaan cacat proses dan maladministrasi dalam seleksi komisioner KPI 2019-2022. Independensi KPI juga patut diragukan.
Akhirnya, KPI mesti segera berhenti berhalusinasi. Menginginkan ekspansi kewenangan tanpa kompetensi lumayan hanya akan meningkatkan karut-marut negeri ini. Alih-alih mengumbar nafsu memperluas kewenangan, usahakan KPI berfokus berbenah diri demi mengemban tugas dan kegunaannya secara optimal.