Jumat, 05 Juli 2019

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi

TEKNOLOGI INFORMASI | Satgas Waspada Investasi tutup 140 tekfin ilegal

Image result for Satgas Waspada Investasi tutup 140 tekfin ilegal

TEKNOLOGI INFORMASI - Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi kembali memblokir 140 tekfin (teknologi finansial) yang tidak tercatat dan mengantogi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing mengungkapkan, tekfin yang tidak tercatat dan berizin OJK tersebut telah melakukan pekerjaan usaha fintech peer to peer lending.

Mereka ditemukan menurut pengecekan pada situs dan software di Google Playstore. "Satgas Waspada Investasi kembali mengejar 140 entitas yang melakukan pekerjaan penyelenggara layanan pinjaman duit berbasis teknologi informasi (fintech peer-to-peer lending) tanpa izin OJK," ungkap Tongam dalam siaran tertulis yang dikutip, Kamis (4/7/2019).

Dia menandaskan, cocok Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, tekfin tanpa izin tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Hingga ketika ini sebutnya, jumlah fintech peer-to-peer lending tidak berizin yang ditemukan semenjak tahun 2018 menjangkau 404 entitas.

"Pada tahun 2019 (ditemukan) sejumlah 683 entitas, sampai-sampai secara total ketika ini yang sudah ditangani sejumlah 1.087 entitas," paparnya.

Meski pihaknya sudah tidak sedikit menutup pekerjaan tekfin tanpa izin OJK, sambung Tongam, tetapi tetap saja banyak software baru yang muncul. Ia mengimbau masyarakat guna tidak mengakses atau menggunakannya.

Baca Juga : Era Revolusi Industri 4.0, Kominfo dan UI Siapkan Talenta Digital

Jika hendak melakukan pinjaman secara online tambah Tongam, mesti menyaksikan daftar software fintech peer-to-peer lending yang tercatat di OJK pada laman www.ojk.go.id.

Pada 18 Juni lalu, satgas pun telah menghentikan 43 entitas yang diperkirakan melakukan pekerjaan usaha tanpa izin dari pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Jenis pekerjaan usaha yang dihentikan di antaranya: 38 trading forex tanpa izin; 2 investasi money game tanpa izin; 2 multi level marketing tanpa izin; dan 1 Investasi perniagaan saham.

Koordinasi lintas instansi
Menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas Waspada Investasi bakal meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI untuk menutup website dan software tekfin ilegal tersebut.

Di samping itu, guna memutus akses finansial dari tekfin ilegal tersebut, satgas telah meminta untuk perbankan untuk menampik pembukaan tabungan tanpa rekomendasi OJK. Bank pun diminta mengerjakan konfirmasi untuk OJK untuk tabungan existing yang diperkirakan digunakan untuk pekerjaan tekfin ilegal.

Tak melulu itu, satgas pun sudah meminta Bank Indonesia (BI) untuk tidak mengizinkan fintech payment system yang memfasilitasi fintech peer-to-peer lending ilegal, dan mengucapkan laporan informasi untuk Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia guna proses hukum.

Informasi mengenai susunan perusahaan yang tidak mempunyai izin dari otoritas berwenang bisa diakses melewati Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika mengejar tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat bisa mengonsultasikan atau melaporkan untuk OJK di nomor 157, surat elektronik konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. Bagaimana ciri tekfin ilegal? Simak dalam --> Artikel.

Baca Juga : STIE Nobel dan STIK Mandala Waluyo Kerjasama di Bidang Teknologi Informasi

Bank Indonesia (BI) mengaku akan menata pertukaran data antara bank dan perusahaan teknologi keuangan (financial technology/fintech) guna perlindungan konsumen.

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Susiati Dewi, menuliskan saat ini sebanyak bank pun sudah tidak sedikit yang berkolaborasi dengan perusahaan fintech tergolong untuk pertukaran data, tetapi konteksnya masih bilateral.

"Sebagai regulator, kami perannya kan di tengah. Terhadap konsumen kami pun harus menyerahkan proteksi, sampai-sampai apapun yang dilakukan, baik kerja sama atau lainnya, contohnya kontraknya, lantas formatnya atau istilahnya di open banking tersebut ada API, Application Programming Interface, standardisasinya mesti dibikin," ujar Susiati, (21/2).

Ia menuturkan, pertukaran data antara bank dan fintech dimungkinkan dan praktik itu di sekian banyak  negara pun sudah dilakukan. Di Eropa misalnya, terdapat "directive payment system" yang didalamnya pun mengatur mutualisme antara bank dan fintech.

BI selaku otoritas sistem pembayaran pun bakal memfasilitasi urusan itu untuk menyokong semakin berkembangnya ekonomi digital di Tanah Air.

"Ini bukan wacana, ini sebuah hal yang terus anda pikirkan guna nanti anda terjemahkan dalam sekian banyak  kebijakan atau regulasi," kata Susiati.

Baca Juga : Ada Gojek sampai Traveloka, Alasan Arab Saudi MoU Digital Ekonomi dengan Indonesia

0 komentar:

Posting Komentar