Selasa, 02 Juli 2019

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi yang paling berpengaruh pada era globalisasi

TEKNOLOGI INFORMASI | Fauzie Yusuf Hasibuan: Era Digital Ubah Paradigma Pelayanan Advokat



ROBOPARK INDONESIA - Di samping Mobil, Toyota Bikin Robot yang Jago Basket



Toyota memang identik dengan kendaraan roda empat. Keahliannya dalam membuat mobil juga tak diragukan lagi. Rupanya, Toyota pun menciptakan hal beda yang tak kalah canggihnya.

Toyota pun memproduksi robot yang dapat main basket. Namanya Cue3. Tapi, Cue3 tak dapat melakukan slam dunk laksana Lebron James atau Kobe Bryant.
Melansir Autoindustriya, namun robot setinggi 204 cm itu dapat menembak bola ke ring dari lokasi 3-point sepanjang hari. Robot ini bukanlah yang kesatu untuk Toyota. Itu kenapa, robot ini diberi nama Cue3.

Generasi Cue kesatu kali diproduksi pada mula 2018. Nah, pada 28 November 2018, generasi kedua yang mempunyai nama Cue2 lahir. Generasi ini juga dapat memasukkan bola ke ring dari lokasi 3-point.


TEKNOLOGI INFORMASI - Terpilih sebagai nahkoda Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) pada pertengahan Juni 2015, Fauzie Yusuf Hasibuan melaksanakan amanah yang tak mudah. Pria bergelar doktor ilmu hukum ini dihadapkan pada situasi internal organisasi advokat, sekaligus pada realitas eksternal, yaitu tuntutan globalisasi terhadap pelayanan jasa hukum oleh advokat.
Mau tidak mau, lelaki kelahiran Medan, 3 Mei 1954 ini mesti menghadapi kendala internal dan eksternal tersebut sekaligus. Bersama pengurus DPN Peradi lainnya, Fauzie melakukan sekian banyak  cara untuk menambah kualitas advokat. Membuka pintu kerja sama dengan dunia luar salah satunya.
Perkembangan TEKNOLOGI INFORMASI , dikenal sebagai era digital, suka atau tidak, ikut memprovokasi pelayanan advokat dan firma hukum untuk klien. Walhasil, di era disrupsi informasi ini pula semua advokat mesti mengolah paradigma pelayanan mereka. Sarana dan prasarana teknoogi butuh dimanfaatkan.


Baca Juga : GOJEK sebagai pelopor ketenteraman menyeluruh mengenalkan fitur Tombol Darurat


Dampak pertumbuhan teknologi itu melulu salah satu unsur kecil dari pembicaraan Ketua Umum DPN Peradi 2015-2020 tersebut dengan Hukumonline. Sambil minum kopi di di antara sudut kota Jakarta, Fauzie mengucapkan penjelasan dan pandangan-pandangannya. Sebagian keterangan sudah ia tuangkan secara tertulis, dan beberapa lagi dikatakan dalam wawancara. Berikut petikannya:
Perkembangan teknologi begitu cepat dan memprovokasi profesi advokat. Apa yang dilaksanakan Peradi guna meningkatkan keterampilan anggotanya?

Hasil gambar untuk Fauzie Yusuf Hasibuan: Era Digital Ubah Paradigma Pelayanan Advokat


DPN Peradi periode 2015-2020 berjuang meyakinkan supaya visi dan tujuan yang dipercayakan kepada pengurus bisa dicapai. Action plan-nya dibentuk dalam rencana strategis dan dituangkan dalam program kerja Peradi. Penilaiannya diukur dari tahun ke tahun, dan pada Rapat Kerja Peradi IV di Medan Desember lalu, hasilnya 90 persen mendapat  capaian paling baik. Eksistensi Peradi sebagai organ negara bergulir dengan cepat pada tahapan keyakinan di masyarakat, laksana melakukan pekerjaan pendidikan dan melangsungkan pertemuan-pertemuan ilmiah sebagai transformasi ilmu. Ada pun kerjasama dengan instansi pemerintah, sipil maupun militer, baik dengan instansi pusat maupun daerah. Peradi pun mengembangkan pertolongan hukum untuk masyarakat tidak mampu; menyerahkan pendapat untuk instansi pemerintah dalam program legislasi. Inilah yang kami sebut sebagai proses pencapaian penguatan organisasi yang di dalamnya terdapat pembelajaran untuk advokat, yaitu upaya menambah kualitas sumber daya advokat.

Baca Juga : Xiaomi Bakal Umumkan Seri Mi CC9


Kemajuan teknologi dan keperluan global, mendorong firma hukum Indonesia berkolaborasi atau berafiliasi dengan lawfirm asing. Apakah ini sesuatu yang mengkhawatirkan untuk Peradi?
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi begitu cepat dan tak barangkali dihindari. Termasuk oleh mereka yang berprofesi sebagai advokat. Menyikapi pertumbuhan teknologi informasi itu, Peradi tidak skeptis. Sebab, kami memandang bahwa era digital yang begitu cepat berproses akan mengolah paradigma berfikir semua advokat Indonesia khususnya dalam menyerahkan pelayanan hukum. Misalnya, Peradi memanfaatkan pertumbuhan teknologi informasi tersebut lewat data keanggotaan dan sejumlah pelayanan. Di era digital, advokat tak dapat lagi mengandalkan tatap muka dengan klien. Pemberian legal opinion dapat memanfaatkan peradaban teknologi sampai-sampai lebih efisien, terkoneksi dengan cepat. Tetapi saya percaya advokat dank lien tetap mesti terkoneksi mesti tetap terdapat interaksi, lagipula yang litigasi. Ada rasa nyaman dan aman untuk klien andai bertemu atau didampingi oleh lawyer-nya. Demikian pun untuk dalil perlindungan data yang dipunyai klien. Jadi, ke depan, firma hukum pada lazimnya atau advokat pada terutama memang dituntut untuk menyerahkan pelayanan yang responsif, aman dan ekonomis. Ada pergeseran pelayanan, transformasi dari pelayanan konvensional ke pelayanan berbasis digital.
Dalam dua tahun terakhir, DPN Peradi pun telah berjuang melakukan pendekatan standar global. Pertama, Peradi menyerahkan pelayanan informasi dan keperluan administrasi untuk seluruh anggota di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kedua, Peradi pun intens mengerjakan kerjasama dengan International Bar Association (IBA) untuk mempersiapkan advokat Indonesia menjalin jaringan atau networking sekaligus menginjak komunitas advokat internasional. IBA pun sudah membubuhkan kepercayaan untuk Indonesia, dimana tahun ini bisa jadi akan dilangsungkan lagi pertemuan internasional di Bali. Mungkin dilangsungkan pada Juli mendatang. Ini ialah wujud concern DPN Peradi pada akibat globalisasi dan pertumbuhan teknologi terhadap pelayanan advokat. Ketiga, sehubungan dengan pekerjaan pro bono juga Peradi sudah menjalin kerjasama dengan Law Council Australia. Ini sebaga unsur dari upaya Peradi memperkuat dan membuka access to justice. Keempat, pengetahuan mengenai mekanisme solusi sengketa melewati mediasi. Peradi telah berkolaborasi dengan Asian Mediation Association (AMA) dan konferensinya yang ke-5 dilangsungkan di Jakarta dihadiri puluhan negara Ini pun bagian dari keperluan global. Kelima, sebagai unsur dari pemanfaatan teknologi, Peradi berkolaborasi dengan Microsoft guna mempersiapkan kantor advokat yang modern. Masih tidak sedikit upaya beda yang mengindikasikan bagaimana seharusnya organisasi advokat dan firma hukum menginjak era digita laksana sekarang.

Baca Juga : Ada “Teknologi Misterius” Tersembunyi di Chip Komputer Intel

Berapa jumlah advokat asing per akhir 2018 yang bisa rekomendasi dari Peradi?
Kehadiran advokat asing di Indonesia ialah bagian dari globalisasi pelayanan hukum itu. Tetapi ada formalitas yang mesti ditempuh semua pengacara asing tersebut ketika menyerahkan jasa hukum di Indonesia. Mereka wajib mengekor Pendidikan Khusus Advokat Asing yang pelajaran kurikulumnya ditekan pada kode etik profesi advokat, faedah dan peran advokat di Indonesia, serta UU Advokat. Selanjutnya mereka mengekor ujian. Hanya yang lulus ujian yang berhak menemukan rekomendasi. Sepanjang periode 2005-2019, DPN Peradi telah mengeluarkan 560 rekomendasi untuk advokat asing.
Perlukah penataan lebih detil mengenai masalah ini?
Harmonisasi aturan yang mengikat advokat asing berpraktek dilaksanakan sejumlah pihak. Pemerintah sebagai regulator sekaligus pemberi izin kerja, sementara Peradi berperan sebagai pemberi rekomendasi.
Kalau ya, unsur mana dan apa yang mesti diperjelas?
Regulasi mesti memberikan garansi dan kepastian mengenai tata seperti pekerjaan advokat asing. Demikian pula sanksi, butuh ketegasan aturan sanksi untuk bagi advokat asing. Yang lain ialah memperjelas tupoksi pemantauan advokat asing yang bekerja di Indonesia. Butuh sinergi semua pemangku kepentingan supaya harmonisasi regulasi ini berlangsung dengan baik.

Baca Juga : Membedah Keunikan Mobil Elektrik Garuda UNY dengan Mencobanya Langsung

Advokat Indonesia terus meningkat jumlahnya. Apakah pernah dilaksanakan analisis kebutuhan, berapa jumlah advokat yang ideal?
Mengenai proporsi jumlah advokat dengan jumlah penduduk, terdapat pendekatan yang bisa digunakan. Misalnya di Amerika Serikat satu advokat berbanding tidak cukup dari 400 orang penduduk. Di Jepang, yang memakai Civil Law, satu advokat seimbang dengan 10.000 orang penduduk. Ini tentu sebab warga Jepang punya kebiasaan malu yang dominan pada upaya mereka membawa permasalahan ke pengadilan. Jika model Amerika yang dipakai, maka Indonesia memerlukan lebih tidak cukup 625 ribu advokat. Sebaliknya, andai model Jepang yang dipakai, anda membutuhkan tidak cukup dari 25 ribu advokat. Seingat saya Profesor Satjipto Rahardjo pernah menyebut pendekatan ini.

0 komentar:

Posting Komentar