Minggu, 21 Juli 2019

TEKNOLOGI INFORMASI | TEKNOLOGI INFORMASI APA


Kementerian Agama mengemukakan supaya semua pihak berhubungan untuk mematuhi regulasi menyusul adanya pengembangan umrah digital.
Kemenag hendak menyamakan persepsi berhubungan inisiatif Kemkominfo soal pengembangan umrah digital. Kemenag menekankan seluruh pihak berhubungan untuk mematuhi regulasi, yakni UU No 8 tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji yang baru disepakati pemerintah dan DPR. 

Traveloka maupun Tokopedia tidak akan menjadi penyelenggara umrah. Marketplace hanya bisa menjual paket para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (grafis: selular.id)
Teknologi Informasi 

TEKNOLOGI INFORMASI - Untuk itu, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag melangsungkan rapat bareng Traveloka dan Tokopedia. Perwakilan dari Kemkominfo juga muncul dalam rapat yang dilangsungkan di Kantor Kemenag, Jakarta
Pertemuan ini adalahupaya Kemenag untuk menelaah perkembangan teknologi informasi berhubungan penyelenggaraan ibadah umrah. 

"Akibatnya, ada konsensus bahwa pengembangan digital Umrah harus berangkat dari prinsip pengorganisasian Umrah oleh operator yang Cult Umrah (PPIU)," kata direktur Umrah dan Haji Hatim Arfi Khusus Kemenag dikutip laman.

Berdasarkan keterangan dari Arfi, pengembangan umrah digital nantinya mempunyai sifat optional atau pilihan. Artinya, masyarakat yang bakal berangkat umrah dapat memilih dua cara. Pertama, meregistrasi di PPIU secara langsung sebagaimana yang berjalan sekitar ini. Kedua, memilih paket PPIU yang terdapat di marketplace dengan embarkasi tetap oleh PPIU. 


Oleh sebab itu, Traveloka maupun Tokopedia tidak bakal menjadi pelaksana umrah. Komitmen ini pun berlaku untuk unicorn lainnya.

"Umrah Digital dikembangkan dengan semangat menambah standar manajemen sesuai keperluan masyarakat di era digital. Karenanya, PPIU pun dituntut guna terus berinovasi memanfaatkan teknologi informasi," kata Arfi. 

Arfi menambahkan, rapat pun menyepakati pembentukan task force berhubungan pengembangan umrah digital. Task force diinginkan mampu merespon disrupsi inovasi secara tepat. Di era digital, rentan terjadi evolusi model bisnis, proses bisnis, sampai ekosistem di sektor manapun, tergolong umrah. 


Kemenag dan Kominfo bakal terus berkoordinasi guna mensinergikan kebijakan. Sesuai ranahnya, Kominfo berwenang menata unicorn, sementara Kemenag berwenang menata penyelenggaraan umrah. 

"Kami bakal sinkronkan untuk membuat iklim usaha yang sehat sekaligus memastikan umat Islam bisa beribadah dengan baik," jelasnya. 

Masukan dari sekian banyak  pihak patut didengar untuk mengejar skema terbaik dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah ke depan. Salah satunya, memfasilitasi kerjasama antara PPIU dengan unicorn. Oleh karena itu, kedua belah pihak dapat bersinergi dan tidak saling eksklusif.

"Kami pun akan mendengar masukan dari pihak lain agar dapat mengambil kepandaian yang tepat," ujar Arfi tekait pengembangan umrah digital.

0 komentar:

Posting Komentar