Rabu, 19 Juni 2019

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi organisasi

TEKNOLOGI INFORMASI | UU Perlindungan Data Pribadi Sudah Sangat Mendesak



TEKNOLOGI INFORMASI - Eksploitasi data pemakai layanan internet ketika ini ialah fokus utama dalam isu perlindungan konsumen. Bagi itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta supaya pemerintah dan DPR segera mengeluarkan undang undang mengenai perlindungan data pribadi.

Ketua Umum YLKI Tulus Abadi menuliskan bahwa isu perlindungan data individu ini sekarang tengah menjadi isu global yang juga diacuhkan oleh organisasi-organisasi konsumen di semua Indonesia. Dia menyatakan, YLKI dan 255 lembaga konsumen di sekian banyak  negara yang benaung di bawah Consumers International yang berbasis di London, Inggris, sekarang memfokuskan perhatiannya pada perlindungan konsumen di era digital.

Baca juga : Erajaya rilis robot modern Iron Man MK50

Dia menilai, isu ini menjadi permasalahan serius di negara berkembang yang belum mempunyai regulasi berhubungan hal ini. Sementara negara maju lainnya laksana Uni Eropa telah merealisasikan Regulasi Perlindungan Data atau General Data Protection Law (GDPR) yang menata sanksi untuk perusahaan teknologi yang terbukti menyalahgunakan data individu konsumen.

Meski demikian, Tulus pun menghimbau untuk konsumen di Tanah Air supaya selalu menyimak syarat dan peraturan setiap kali memakai platform online. Dia menilai tak jarang konsumen malas menyimak syarat dan ketentuan, sebenarnya informasi itu salah satunya menyematkan pemakaian data konsumen.

Baca juga: YLKI Kebanjiran Aduan Soal Fintech dan E-Commerce
“Konsumen pun harus menyimak syarat dan peraturan yang berlaku, apakah data pribadi tersebut boleh untuk kebutuhan promosi atau tidak. Kalau memang pasal tersebut diceklis oleh konsumen berarti [perusahaan] tidak salah [mengirimkan promosi], tetapi melulu konsumennya yang tidak terinfo dengan baik,” ujarnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku pihaknya sudah menandatangani surat permintaan ulasan RUU Perlindungan Data Pribadi ke Sekretariat Negara (Setneg). Selanjutnya, pemerintah bakal mengirim Surat Presiden untuk DPR supaya RUU ini bisa segera dibahas.


Baca juga: Siapkah Anak-Anak Indonesia Hadapi Era Robotik di 2030?

“Pada era digital ini yang namanya data bakal dipertukarkan, baik data individu dan nonpribadi. Saya telah tanda tangan ke Setneg tentang RUU Perlindungan Data Pribadi,” ujarnya.

Dia mengakui Indonesia tergolong terlambat menyiapkan regulasi tentang perlindungan data pribadi. Dia mencocokkan dengan regulasi negara lain laksana Uni Eropa yang melulu memperbolehkan pelaku platform dagang-el mengerjakan transaksi lintas batas dengan negara yang sudah mempunyai regulasi tentang data pribadi.

Dalam pertemuan dengan sesama menteri negara G20 tentang perdagangan dan ekonomi digital di Jepang sejumlah waktu lalu, ujarnya, semua menteri komunikasi dan informatika antar negara tidak lagi melulu membahas tentang perkembangan ketenteraman siber dan kepintaran buatan, namun sudah membicarakan mengenai transaksi lintas batas (cross border transaction), yang merangkum pertukaran data atau Data Free Flow with Trust (DFFT).


0 komentar:

Posting Komentar