Jumat, 14 Juni 2019

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi keuangan

TEKNOLOGI INFORMASI | Kemkeu Duga Laporan 
Keuangan Garuda Tak Sesuai Standar



TEKNOLOGI INFORMASI - Kementerian Keuangan (Kemkeu) memutuskan adanya sangkaan audit laporanfinansial PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun kitab 2018 belum sepenuhnya mengekor standar akuntansi yang berlaku. Kendati demikian, Kemkeu belum menjatuhkan sanksi untuk kantor akuntan publik (KAP) yang mengaudit laporan finansial Garuda.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, pihaknya tak dapat langsung mengenakan sanksi untuk KAP sebab masih mestiberkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pendalaman telah dilaksanakan terhadap hasil audit KAP Tanubrata, Sutanto Fahmi, Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional). KAP itu mengaudit laporan finansial Garuda Indonesia yang perusahaantersingkap yang terdaftar di pasar modal Indonesia.

Baca Juga : Inilah Monitor Gaming Melengkung 27 Inci Terbaru Dari Samsung

“Kita masih berkoordinasi dengan OJK, sebab yang terpenting dari perusahaan publik tersebut pemegang saham minoritas pun terlindungi secara memadai. Sehingga sanksi yang sehubungan dengan sangkaan adanya kalalaian dalam pengamalan audit dan pemberian opini butuh secarabareng dengan OJK, sampai-sampai apa sanksi yang bakal diterapkan. Kenapa dengan OJK sebab Garuda ialah emiten, perusahaan publik,” tutur Hadiyanto di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/6).

Di samping itu, koordinasi diperlukan supaya OJK punya assessment terhadap emiten ini, baik tentang downside risk-nya, sampai-sampai nanti sanksi yang dikeluarkan OJK maupun level pelanggarannya, sebagai konteks transparansi dan keterbukaan informasi di perusahaan terbuka tersebut seperti apa. “Nah tersebut yang mesti di-assess oleh OJK,” tambah dia.

Meski demikian, dia menyatakan bahwa pembahasannya telah masuk pada level teknis, sedangkan pemungutan keputusan di OJK pada dewan komisioner.
“Kita koordinasi, anda siap. Karena secara case anda sudah mengadukan situasinya ke Bu Menteri (Menkeu Sri Mulyani, red). Tapi sebab menyangkut emiten anda tetap menunggu koordinasi final dari OJK,” tuturnya.
Hadiyanto menambahkan, Kemkeu sebagai Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mempunyai wewenang berhubungan sanksi terhadap KAP, sementara OJK mempunyai wewenang berhubungan sanksi untuk Garuda Indonesia. "Jadiberhubungan akuntansi publiknya dari Kemenkeu, namun kepatuhan perusahaan publik tersebut dari OJK," katanya.

Baca Juga : Lalu Lintas Data ketika Lebaran Terpusat di Jawa

Sebagai informasi, permasalahan laporan finansial Garuda Indonesia bermula dari dua komisarisnya yang memandang laporan finansial 2018 tidak cocok dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Karena itu, dua-duanya menolak menandatangani laporan finansial tersebut.

Penolakan berhubungan perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi. Mereka tidak mengamini perlakuan akuntansi dalam laporanfinansial Garuda 2018 atas transaksi penghasilan dari salah satupartner bisnisnya yakni PT Mahata Aero Technologi sebesar US$ 239 juta. Berdasarkan keterangan dari dua komisaris tersebut, seharusnyapenghasilan dari mitranya itu belum saatnya dinyatakan dalam laporanfinansial 2018.

Apabila tidak terdapat pengakuan penghasilan itu, perseroan akanmerasakan kerugian senilai US$ 244,95 juta. Namun dalam laporanfinansial 2018 mencetak laba bersih US$ 809,84 ribu, bertambah tajam dari tahun 2017 yang rugi US$ 216,58 juta.
Atas permasalahan tersebut, manajemen Garuda Indonesia menyatakan,kepandaian memasukkan piutang menjadi penghasilan dalam laporanfinansial tahun 2018 tidak melanggar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23. Garuda mengakui penghasilan dan piutang itu dalam laporan finansial 2018 dan telah diabsahkan dalam RUPS.

Sebelumnya, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) selaku wadah untuk profesi akuntan publik, bakal meyakinkan anggotanya mematuhi kode etik dan standar profesional akuntan publik (SPAP) bersangkutan permasalahan laporan finansial PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA) Tahun 2018. Saat ini, IAPI masih dalam proses mendalami laporan bermasalah tersebut.
Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo menjelaskan, pihaknya telah mengerjakan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto Fahmi, Bambang & Rekan member dari BDO International (KAP) yang mengerjakan audit atas laporan finansial tersebut. IAPI meminta penjelasan atau informasi yang relevan dengan persoalan laporan finansial Garuda 2018.

“Kami pun telah menyelenggarakan pertemuan dengan pihak otoritas untukmengucapkan pandangan-pandangan bersangkutan persoalan tersebut guna kiranya dapat dipakai semestinya,” jelas Tarkosunaryo dalam siaran persnya, Selasa (14/5).

Selanjutnya, lanjut dia, IAPI pun sedang mengerjakan penelaahan terhadap keterbukaan informasi yang dikatakan oleh manajemen Garuda berhubungan dengan laporan finansial yang menjadi perhatian publik tersebut. Penelaahan tersebut dilaksanakan secara mendalam guna mendapatkan fakta-fakta berhubungan akuntansi pernyataan dan pengukuran penghasilan sebesar US$ 239 juta atas transaksi penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan berupa Wi-Fi, pengelolaan in-flight entertaiment dan manajamen konten, sekitar 15 tahun dengan Mahata.

“Penelaahan yang dilaksanakan IAPI itu melibatkan semua akuntan publik yang menjadi anggota dari Dewan Reviu Mutu dan Dewan Pengurus di IAPI yangdilaksanakan secara obyektif dan independen guna menilai apakah standar profesional akuntan publik (SPAP) dipatuhi,” tegas Tarkosunaryo.

Baca Juga : Mengenal Kecanggihan Teknologi 5G

0 komentar:

Posting Komentar