Rabu, 08 Mei 2019

teknologi informasi - teknologi informasi pendidikan

LSM Desak Pemerintah Cabut Moratorium Tenaga Kerja


teknologi informasi - teknologi informasi pendidikan
teknologi informasi  -  Direktur LSM Padma Indonesia Gabriel Gowa mendesak segera dicabutnya moratorium ekspedisi pekerja migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah. Sebab, eksistensi moratorium ia nilai mengakibatkan praktik ekspedisi tenaga kerja migran ilegal serta perdagangan insan atau trafficking meningkat. "Justru dengan adanya moratorium ini, praktik-praktik unprocedural semakin subur dan pun rentan human trafficking," kata Gabriel dalam acara diskusi bertajuk "Berantas Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Luar Negeri" di Jakarta, Senin. Mengutip Antara, Pemerintah Indonesia pun ia nilai lamban dalam mengatur pengiriman PMI ke luar negeri sekitar pemberlakuan moratorium. Ia berasumsi pencabutan moratorium ekspedisi PMI ke Timteng, penting supaya pangsa pasar tenaga kerja guna Indonesia tidak direbut sebanyak negara lain. Berdasarkan keterangan dari dia, sekitar pemerintah merealisasikan moratorium ini, negara-negara laksana Filipina dan India mendominasi ekspedisi tenaga kerja mereka ke Timteng. "Jangan sampai anda kehilangan bursa kerja internasional sebab direbut oleh negara laksana Filipina, India. Kalau anda tidak kirim (PMI) ke Timteng, anda yang rugi," katanya. Ia menambahkan, bila moratorium dicabut, pemerintah pun mesti mengatur pengiriman kualitas PMI supaya pekerja Indonesia bisa berlomba dengan tenaga-tenaga kerja asing dari sekian banyak  negara. Tenaga kerja Indonesia yang dikirim menurutnya mesti tenaga kerja yang profesional dan mempunyai kompetensi guna mengimbangi tenaga kerja dari negara beda yang menguasai IT (teknologi informasi), perhotelan dan pariwisata. (Baca: Jokowi Janji Lindungi TKI di Luar Negeri) Pendataan PMI Ilegal Di samping mendesak pencabutan moratorium, Gabriel pun mendesak pemerintah supaya mendata jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri, baik yang berangkat dengan formalitas resmi maupun yang berangkat dengan teknik ilegal ke luar negeri. Sebab, menurutnya pemerintah, dalam urusan ini Kementerian Tenaga Kerja maupun BNP2TKI tidak mempunyai data soal jumlah pekerja migran ilegal. "Bank data kita paling lemah, antarinstansi datanya tumpang tindih sebab mereka tidak serius guna mendata," kata Gabriel di Jakarta, Kamis. Menurutnya guna penghitungan data WNI di luar negeri adalahtugas Kementerian Luar Negeri. Harapannya, PMI yang ilegal mesti didata agar pemerintah tahu secara serupa jumlah sumber daya insan (SDM) Indonesia di luar negari. Ia berpandangan, bila pemerintah mempunyai data teraktual berhubungan jumlah WNI yang bekerja di luar negeri secara ilegal namun mempunyai kualitas SDM yang handal, maka pemerintah dapat menolong mereka supaya dapat bekerja secara legal sampai-sampai menguntungkan negara dari pemasukan devisa. "Jangan hingga mereka (pekerja migran ilegal) ini orang-orang hebat namun tidak didata. Kalau kita dapat mempersiapkan mereka mulai dari domestik hingga terbit negeri, dapat berangkat sendiri atau melewati agen PPTKIS. Dan ini menolong pemasukan devisa negara," katanya.

0 komentar:

Posting Komentar