Jumat, 31 Mei 2019

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi dan komunikasi kelas 3 sd


Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meyakinkan bahwa penghentian layanan PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) takmemprovokasi layanan TV dan internet kabel First Media.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Kominfo Ismail untuk detikINET

"Tidak terpengaruh, yang ditutup ialah pemakaian frekuensi 2,3 GHz. Jadi, layanan First Media yang melewati media kabel optik bisa tetap beroperasi," ujar Ismail menyatakan ditutupnya layanan Bolt tidak dominan ke layanan tv dan internet dari First Media.


TEKNOLOGI INFORMASI - Untuk diketahui, layanan yang dioperasikan oleh PT First Media Tbk (KBLV)ialah layanan internet berbasis nirkabel dengan memakai teknologi 4G LTE. Sedangkan layanan First Media guna TV kabel & High Speed Broadband Internet berbasis kabel, yang memakai teknologi Hybrid Fiber Coaxial (HFC) dan teknologi Fiber-To-The-Home (FTTH), dioperasikan PT Link Net Tbk (LINK).

Itu kenapa konfirmasi konfirmasi Bolt tutup pada hari ini tidak mempunyai pengaruh pada layanan TV dan internet First Media, seperti pun pernah ditegaskan pada mula munculnya permasalahan tunggakan oleh PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt).

Seperti dikabarkan sebelumnya, dibebastugaskan layanan PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) oleh pemerintah ini sebab kedua perusahaan Lippo Group tersebut ditetapkan tak dapat membayar utang pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi di 2,3 GHz guna tahun 2016 dan 2017.

Jumlah tunggakan pokok dan dendanya setiap Rp 364.840.573.118 (Rp 364 miliar). Sedangkan Bolt sendiri, sebelum sekarang layanannya dihentikan menyentuh angka Rp 343.576.161.625 (Rp 343 miliar).

Di samping PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt), terdapat PT Jasnita Telekomindo yang pun macet keharusan membayar BHP frekuensi radio. Tercantum di laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Broadband Wireless Access (BWA) 2,3 GHz dalam tabel "Kewajiban Pembayaran BHP Frekuensi Radio" yang diluncurkan Kominfo, tunggakan plus denda Jasnitamenjangkau Rp 2,197 miliar.

Berbeda dengan PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) yangsarat drama pencabutan izin frekuensinya, PT Jasnita Telekomindo langsungmembalikkan izin tersebut untuk pemerintah.

0 komentar:

Posting Komentar