Kamis, 30 Mei 2019

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi dan fungsinya

TEKNOLOGI INFORMASI | Teknologi Menjadi Kunci Perpindahan Ibu Kota



TEKNOLOGI INFORMASI - Upaya pemindahan atau tetap di ibu kota lama butuh memperhatikankeperluan dan keterampilan teknologi. Fungsinya untuk menolong tugas dan faedah jangka panjang. Peta jalan pemerintahan berbasis elektronik (smart government) mesti diciptakan dan dikaji lebih rinci, Begitu pun dengan keperluan ruang aparat, pertemuan, dan sistem terdistribusisupaya bisa meminimalisir beban Ibu Kota.

Hal itu dikatakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Suhono Harso Supangkat dalam penjelasan tertulisnya pada Rabu (1/5). Ketua APIC (Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas) ini menuliskan pada tahun 2045, aparatur negara dan warga millenial. Generasi yang tidak butuh kantor tetap, lebih dapat kerja di co-working space atau sistem kerja campuran non-formal dengan dunia virtual.

Suhono mengatakan, gejala ini akan dominan terhadap rancangan government co working space. Masalah infrastructure sharing, jangan dilupakan pun masalah keamanan jasmani dan virtual. Hoaks dan hacker butuh di antisipasi lebih baik lagi,” ujarnya.

Menurutnya, pemindahan Ibu kota butuh dipikirkan lebih masak lagi. Yang lebih urgen lagi ialah bagaimana visi atau format pemerintahan yangberdampak kebutuhan jasmani dan virtual saling melengkapi.

BACA : Huawei Pamer Solusi PV Digital di Ajang Solar Show Philippines 2019

Seiring dengan revolusi industri, maka revolusi pemerintahan pun perlu disiapkan dengan baik. Tol langit, jalan darat sampai maritim menjadi saling sinergi dalam sebuah platform sistem cerdas.

Menjadi bahan diskusi

Wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia mencuat pulang akhir bulan April lalu. Isu lokasi terus menjadi bahan diskusi. Ada tiga kota yg menjadi usulan, apakah di sekitar kota Jakarta, laksana di wilayah Jonggol , Kertajati Jabar sampai luar Jawa, laksana Kalimantan dan Sulawesi.

Masing masing punya dasar dan dalil dengan hal seperti biaya, teknis, sosial, keamanan, kenyamanan , ekonomi sampai lingkungan. Termasuk pun masalah pemerataan dan barangkali politik. Namun demikian, guru besar ITB ini melihat, masih jarang yang membicarakan (konsider) beban pemerintahan yang bakal diemban oleh ibu kota kedepan.

“Katakan pada 100 tahun kebebasan tahun 2045. Selama 25 tahun lumayan untuk mengerjakan Rencana Pembangunan dalam rangka pencapain cita cita bangsa,” ujarnya.

Suhono menjelaskan, transformasi pada hakikatnya ialah perubahan dari satu situasi ke suatu situasi yang diharapkan. Hijrah yang tidak jarang dimaknai pindah lokasi, dapat diartikan pun perubahan.

Sementara tersebut dalam 5 tahun terakhir masyarakat pun disibukan dengan hadirnya sebuah revolusi industri yang dikenal dengan Revolusi Industri 4.0. Kehadiran disrupsi teknologi laksana IoT, Cloud Computingsampai kecerdasan produksi telah mengubah teknik pabrik atau industri berproses.

Kehadiran teknologi ini tentu dapat memberikan kontribusi bidang bidang lain laksana bidang pendidikan, kesehatan , perdagangan sampai pemerintahan.

Pemerintahan 4.0

Pemerintahan yang mempunyai faedah perencaanaan, pelaksanaan, pengaturansampai pengawasan pembangunan pasti sangat dapat terbantukan oleh teknologi informasi. Observasi, Orientasi , Keputusan dan Tindakan sistem pemerintahan dapat lebih efektif.

Beban atau proses yang sekitar ini dilaksanakan untuk faedah administrasi , baik dalam monitoring, pelaporan rapat bahkan prosespemungutan keputusan dengan gampang terbantukan oleh teknologi. Teknologi robot, komputasi, jaringan , sampai kecerdasan tiruan (artificial intellegence) paling dimungkinkan meminimalisir beban admistrasi pemerintahan.

Bahkan dapat dilakukan penyimpanan dokumen secara terdistribusi. “Jikaterdapat bencana, data dapat disimpan secara mirror di sejumlah lokasi atau yang dinamakan sebagai data recovery center. Pertemuan, rapat, koordinasi dapat dilakukan melewati jejaring video, teks dan suara,” kata Suhono.

Sejatinya pemerintah pun sedang menyiapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik , meski progresnya, semenjak ada INPRES eGov 2003 sampai PERPRES SPBE 2018 masih belum membanggakan, sebab mungkin ekosistem pendukungnya belum siap.

Ekosistemnya mencantol sarana dan prasarana, regulasi sampai sumber daya manusia. "Dalam kerangka 25 tahun kedepan mengarah ke 100 tahunkebebasan , andai progres making Indonesia 4.0 sukses maka proses proses pemerintahan harusnya dengan mudah ditolong oleh teknologi informasi," ujar dosen ITB ini.

BACA : Habis Tantang WeChat, Induk TikTok Kini Kembangkan Ponsel

0 komentar:

Posting Komentar