Selasa, 28 Mei 2019

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi buku


Komisi Informasi Pusat mengenalkan sistem informasi manajemen penanganan perkara sengketa. Banyak kendala yang bakal dihadapi.
Belum lama duduk di kursi yang disediakan, Gede Narayana dimintamenyerahkan sambutan. Setelah mengucapkan pidato sejumlah menit, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) tersebut langsung membuka acara di salah di antara hotel di Jakarta, Kamis siang (2/5). Ia bercita-cita acaratersebut menjadi momentum penting untuk Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi ke depan.


TEKNOLOGI INFORMASI - Hari itu, Komisi Informasi Pusat mengenalkan SIMSI 2.0, suatu software berbasis web sebagai sarana untuk masyarakat untuk mengemukakan permohonan solusi sengketa informasi publik secara elektronik. Berdasarkan keterangan dari Gede, Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi ini adalahupaya perbaikan pada sistem terdahulu, dan dikembangkan dalam sejumlah bulan terakhir. Komisi Informasi mengembangkan sistem informasi ini berkolaborasi antara beda dengan Indonesian Parliamentary Center (IPC).

“SIMSI ini titik krusial untuk Komisi Informasi untuk menambah layanansolusi sengketa informasi publik,” kata Ahmad Hanafi, Direktur IPC.

Pernyataan senada dikatakan Asisten Menteri Komunikasi dan Informatika, Gun Gun Siswadi. Sistem informasi ini, bagaimanapun, diinginkan mendekatkan Komisi Informasi untuk masyarakat. Sebaliknya, akses masyarakat guna mendaftarkan permohonan dan memahami perkembangan penanganan perkara sengketa informasi publik cocok mekanisme yang ditata dalam UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
SIMSI 2.0 yang dikembangkan Komisi Informasi diinginkan memberikansebanyak manfaat. Pertama, mempermudah masyarakat dalam mengemukakan permohonan solusi sengketa informasi publik. Kedua, mempermudah mengunduh risalah persidangan dan putusan. Ketiga, memahami ragam klaisifkasi putusan menurut tahapan, daerah, dan pelajaran sengketa. Keempat, melacak langkah penanganan permohonan solusi sengketa informasi publik.

BACA : Lewat AKSes Next-G, Investor Bisa Ikut Awasi Transaksi Saham

Sistem laksana ini sebetulnya sudah lama dikembangkan di lingkungan peradilan. Mahkamah Agung bahkan telah melangkah lebih jauh untukmempermudah para pencari keadilan mengakses layanan pengadilan. Itulah sebabnya pemanfaatan sistem semacam ini dinamakan sebagai ‘teknologiguna keadilan’, merujuk pada judul kitab Dory Reiling: “Technology for Justice, How Information Technology Can Support Judicial Reform”.

Pandangan Dory Reiling pula yang disebut-sebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, HM Syarifuddin, saat menyerahkan pidato kunci dalam peluncuran SIMSI 2.0 tersebut. Dory, berpengalaman reformasi peradilan di Bank Dunia, menuliskan ada tiga permasalahan utama yang dihadapi lembaga peradilan di dunia yaitu lambatnya penanganan perkara (delay), sulitnya akses masyarakat (access), dan integritas aparatus pengadilan (judicial integrity). “Ketiga permasalahan peradilan yang diungkap Reiling tersebut, pun menjadi permasalahan yang dirasakan oleh Mahkamah Agung belasan tahun yang lalu,” kata Syarifuddin.

Meskipun bukan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, Komisi Informasibakal menghadapi permasalahan yang sama sebab tugas utama komisi iniialah menyelesaikan sengketa informasi publik antara pemohon dengan badan publik. Jika di antara pihak keberatan atas putusan Komisi Informasi, sengketa informasi tersebut akan berujung ke pengadilan.

Asas solusi sengketa

Memanfaatkan teknologi guna keadilan tersebut pada dasarnya selaras dengan prinsip solusi sengketa informasi. Sama laksana di pengadilan,solusi sengketa informasi tersebut tunduk pada asas cepat dan tepat waktu, ongkos ringan, dan teknik sederhana. Ada batas-batas masa-masa tertentu yang mesti diisi para pihak. Pasal 38 ayat (2) UU Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sengketa informasi ditamatkan paling lambat dalam masa-masa 100 hari kerja.

Penyelesaian sengketa informasi cocok asas cepat, simpel dan ongkos ringan itulah yang sekitar ini dihadapi Komisi Informasi. Selama initerdapat problem untuk mereka yang jauh dari status Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Pusat. SIMSI akan mempermudah para pemohon mengakses, mengemukakan permohonan, dan mengekor perkembangan perkaranya. “Justru di situlah tantangannya untuk KIP,” kata Gede Narayana.

Aplikasi SIMSI ini, kata Gede, merupakan format komitmen Komisi Informasiguna lebih mempermudah penyelesaian sengketa informasi, dan mempermudah akses untuk para pihak. Berdasarkan empiris di pengadilan, Syarifuddinpun percaya pemakaian teknologi laksana SIMSI akan menyerahkan manfaatuntuk Komisi Informasi dalam mengemban tugas-tugasnya ke depan. “Investasi di bidang teknologi informasi menyerahkan kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas sebuah organisasi,” ujar Wakil Ketua MA Bidang Yudisial itu.

Banyak kendala yang mesti dihadapi. Tetapi kendala yang tak kalah pentingnya diantisipasi Komisi Informasi ialah aspek sumber daya insan yang mengoperasikan dan mengasuh sistem software ini. Tanpa kejelasan operasionalisasi software ini sehari-hari, destinasi merintis teknologiguna keadilan susah tercapai. Sebaliknya andai kemajuan teknologi itusukses dimanfaatkan guna membuka akses keadilan, integritas semua pemangku kepentingan dalam solusi sengketa informasi terbangun. Bahkan, Reiling percaya pemanfaatan teknologi dapat menangkal praktik korupsi di lingkungan peradilan.

Kini, operasionalisasi SIMSI 2.0 paling bergantung pada Komisi Informasi Pusat.

BACA JUGA : Meramal Implementasi 5G di Masa Depan

0 komentar:

Posting Komentar