Selasa, 28 Mei 2019

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi dalam organisasi pdf


Belum lama ini, Presiden Joko Widodo mempertanyakan perkiraan penelitian di seluruh kementerian dan lembaga yang totalnya nyaris Rp25 triliun. Presiden menyebut sekitar ini perkiraan penelitian tersebar di sekian banyak  instansi, sehingga penelitian yang digarap tidak maksimal. Penelitian yang dilakukan dirasakan tidak konsentrasi dan tidak sejalan dengan prioritas pemerintah.

Sebenarnya, menurut keterangan dari perhitungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) besaran perkiraan yang benar-benar dipakai untuk pekerjaan riset ialah Rp10,9 triliun. Sementara, perkiraan yangdipakai untuk operasional litbang laksana gaji pegawai menjangkau 30,68%.


TEKNOLOGI INFORMASI - Ketiadaan data nasional yang akurat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi penyebab timbulnya pertanyaan mengenaiperkiraan penelitian ini. Keberadaan data sangat urgen untuk merencanakan kepandaian inovasi. Data tersebut pun penting guna mengevaluasi pelaksanaan kearifan secara lengkap dan terpadu. Data iptek yang dimaksud dalam tulisan ini ialah data statistik berhubungan iptek di Indonesia secara umum, bukan data riset secara spesifik.

Data iptek yang akurat, konsisten, mutakhir, lengkap, dan tersingkap adalah prasyarat guna menghasilkan kepandaian inovasi berbasis data (data-driven policy making) yang  berbobot  berkualitas di Indonesia. Absennya data yang berbobot berkualitas akan menghambat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta pembuat kepandaian lain dalam mengukur pencapaian bangsa Indonesia di bidang iptek dan inovasi.

Berbagai kepandaian inovasi pun berpotensi tidak tepat sasaran dan tidakefisien tanpa pengukuran yang tepat.

Terbatasnya data iptek nasional

Data iptek nasional memegang peranan urgen dalam menyaksikan posisi Indonesia di mata dunia. Data laksana jumlah peneliti, perkiraan kegiatan riset dan pengembangan, dan jumlah publikasi ilmiah merupakanmisal data yang dipakai untuk menghitung indeks global laksana Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index, GCI) dan Indeks Inovasi Global (Global Innovation Index, GII).

BACA : Aplikasi Al Quran Best Indonesia Gaet 100-an Ribu Pengunduh

Artinya, data iptek yang akurat dan mutakhir bakal menghasilkan perhitungan indeks yang benar-benar menggambarkan situasi Indonesia yang sebenarnya.

Sayangnya, data iptek nasional yang dilansir di indeks-indeks itu masih adalahdata yang belum mutakhir. Sebagai contoh, data rasio melakukan pembelian barang penelitian dan pengembangan terhadap Produk Domestik Bruto (Gross Expenditure on Research & Development, GERD) pada GII 2018 masih adalahdata pada 2013, yakni sebesar 0,1%.

Padahal, pemerintah telah menerbitkan data GERD 2016, yaitu sebesar 0,25%. Sehingga, posisi Indonesia di indeks itu tidak cocok dengansituasi terbaru.

Contoh lainnya, pada 2017 Kemenristekdikti menulis bahwa publikasi ilmiah Indonesia (17.659 publikasi) sukses mengungguli Thailand (15.200 publikasi).. Namun, data pada GII 2018 mengindikasikan hal yang sebaliknya.

Ilustrasi di atas mengindikasikan bahwa ketersediaan data iptek nasionalketika ini masih terbatas dan belum menjadi rujukan global. Mengapaurusan tersebut terjadi? Setidaknya terdapat lima penyebab masalah tersebut:

Pertama, masih tidak sedikit data iptek yang belum terdapat atau belum mutakhir. Sejumlah data nasional yang diperlukan untuk menghitung GII atau GCI laksana data pengeluaran di sektor swasta untuk pekerjaan litbang ataupun data jumlah kerja sama strategis masih belum tersedia. Kalau juga ada, data yang terdapat masih belum mutakhir dan tidak diperbaharui secara rutin. Akibatnya, posisi Indonesia tidak mencerminkansituasi sebenarnya sebab berpatokan pada data usang.

Kedua, data tersebar di mana-mana dan belum terintegrasi satu sama lain. Saat ini, sekian banyak  data iptek dan inovasi nasional masih tersebar di sekian banyak  instansi dan unit kerja. Dampaknya, diperlukan waktu lama guna berkoordinasi dan mengoleksi data secara internal.

Ketiga, data ganda. Seringkali ditemukan permasalahan pengumpulan data yang sama oleh dua atau lebih instansi yang berbeda. Hal ini menimbulkankeadaan bingung di tingkat nasional dan internasional mengenai data mana yang mesti menjadi rujukan sah dan akurasinya.

Keempat, data susah diakses oleh pihak eksternal. Hal ini bahkandirasakan juga oleh Kemenristekdikti yang sebetulnya mempunyai tanggung jawab di sektor iptek tapi kendala meminta data dari sekian banyak  institusi riset bersangkutan kegiatan dan luaran ipteknya. Kurangnyakeyakinan dan birokrasi yang berbelit menjadi hal penghambat utama.

Kelima, tidak adanya standar data yang baku antar instansi. Banyak data iptek yang masih dalam bentuk .pdf atau .jpeg, bukan dalam bentuk .csv atau .xls laksana standar data tersingkap (open data) sampai-sampai tidak dapat langsung digunakan. Di samping itu, data iptek yang dimilikisekian banyak  instansi mempunyai unit analisis yang berbeda, sampai-sampai harus diubah kembali.

Lalu apa solusinya?

Untuk menjawab keperluan terhadap data iptek nasional yang berkualitas, lengkap, dan mutakhir, diperlukan suatu portal data terpadu pengelolaan data dan informasi iptek nasional. Portal ini bisa berisi sekian banyak  data iptek, laksana data sumber daya insan iptek, data perkiraan dan melakukan pembelian barang iptek, data kelembagaan iptek, serta data luaran iptek.

Data iptek ini dikoleksi dari sekian banyak  sumber, mulai dari lembaga litbang pemerintah (pusat dan daerah), lembaga litbang industri, perguruan tinggi, sampai organisasi non-pemerintah (LSM).

Portal ini bisa menjadi sumber informasi untuk penyelenggara iptek di Indonesia, khususnya dalam menyusun kepandaian iptek dan inovasi nasional. Tidak melulu itu, portal data ini dapat menolong memetakan lanskap iptek di Indonesia secara utuh. Dengan demikian, pemerintah bisa menjalankan kegunaannya sebagai pencipta iklim kondusif untuk iptek dan inovasi di Indonesia.

BACA : Teknologi guna Perdamaian

Secara tidak langsung, portal ini pun membuat masyarakat bisa berpartisipasi dalam memantau pembangunan nasional di sektor iptek,tergolong meyakinkan bahwa perkiraan penelitian yang diserahkan pemerintah benar-benar dominan  positif untuk peningkatan daya saing bangsa. Siapa pun pun akan dapat menyaksikan dengan gampang sejauh mana luaran penelitian yang didapatkan telah sejalan dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) atau prioritas-prioritas lainnya.

Portal ini dapat dipakai untuk menggali siapa pelaku litbang beda yang memiliki konsentrasi riset yang sama, sampai-sampai membuka jalan guna kolaborasi riset. Dengan demikian, potensi penelitian yang tumpang tindih antar instansi bisa dikurangi. Lebih jauh, portal ini pun dapat dimanfaatkan oleh litbang sebagai sarana promosi ke semua pelaku bisnis  sampai-sampai dapat dikomersialisasikan secara massal.

Namun, eksistensi portal data ini saja tidak cukup. Dibutuhkan tata kelola data iptek nasional yang terpadu dan bersinergi antarlembaga sebab peningkatan daya saing nasional adalah upaya bareng lintas institusi. Kemenristekdikti bakal berperan sebagai integrator data yang memanen (harvesting) dan memverifikasi data dari sekian banyak  lembaga.

Mendesaknya landasan hukum

Untuk meyakinkan jalannya portal data iptek nasional, ada sebanyak landasan yang diperlukan.
Pertama, butuh ada regulasi sebagai dasar hukum pengamalan portal data iptek nasional.
Saat ini, pemerintah bareng DPR sedang merangkai Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) sebagai revisi atas UU No. 18 Tahun 2002. Salah satu pasal yang diusulkan ialah pembentukan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional, yang merupakan kelompok data pokok penyelenggaraan iptek yang terintegrasi secara nasional.

Nantinya, pasal itu akan mengamanahkan penciptaan Peraturan Presidenmengenai Sistem Informasi Iptek Nasional. Adanya regulasi ini bakal memperkuat posisi dan kewenangan Kemenristekdikti dalam mengoleksi data iptek yang ketika ini masih tersebar di sekian banyak  institusi. Di samping itu, sistem ini pun adalah upaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government) di sektor penelitian dan teknologi,laksana yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018.

Kedua, butuh ada suatu forum yang melibatkan masing-masing aktor. Perludisusun wali daya iptek, yang menjadi referensi tunggal terbit masuknya data iptek dari sebuah lembaga. Di samping itu, wali data iptek ini butuh berkoordinasi secara teratur dengan lembaga-lembaga berhubungan dalam suatu forum. Forum data iptek nasional ini dapat belajar dari mekanisme tata kelola Satu Data Indonesia.

Ketiga, butuh ada mekanisme kontrol dan evaluasi. Kemenristekdikti dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat berkolaborasi menjadikan keaktifan pendataan data iptek nasional sebagai di antara basis evaluasi kinerja kementerian dan lembaga. Partisipasi instansi dalam mengoleksi data iptek pun dapat menjadi pertimbangan pemberian sekian banyak  insentif, laksana dana riset atau beasiswa untuk para peneliti di instansi tersebut.

Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing di tingkat global membutuhkan analisis, penilaian produktivitas, dan perancangan kepandaian iptek dan inovasi yang menyeluruh. Seberapa jauh ketiga urusan ini sudah dan akan dilakukan hanya bisa diukur dari eksistensi data iptek dan inovasi nasional yang berintegritas, terpadu, dan terbuka. Portal data iptek nasional adalah langkah mula untuk mewujudkan urusan tersebut.

BACA JUGA : Ponsel Canggih Harus Punya Segudang Kemampuan, Ini Contohnya

0 komentar:

Posting Komentar