Selasa, 28 Mei 2019

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi berbasis web


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis susunan 144 software Fintech Peer-To-Peer Lending, atau Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi, yang ilegal atau tidak mempunyai izin. Keberadaan 144 Fintech P2P Lending ilegal itu menambah susunan panjang penyedia layanan pinjaman online tak berizin yang beroperasi di Indonesia. Pada 2018, OJK menghimpun data 404 entitas Fintech P2P Lending yang tak berizin tetapi tetap beroperasi.

Tahun ini, total entitas Fintech P2P Lending ilegal, yang diberitahukan OJK, menjangkau 543 entitas. Jika ditotal, sampai kini sudah terdapat 947 Fintech P2P Lending illegal yang ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi semenjak 2018 sampai 2019. Lantaran tersebut lah, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L.Tobing mengimbau supaya masyarakat berhati-hati menilik semakin banyaknya Fintech P2P Lending ilegal yang beroperasi.



TEKNOLOGI INFORMASI - Apalagi, sejumlah fintech P2P lending ilegal itu tak melulu dapat diakses di software telepon pintar, tapi pun melalui website. "Jangan tergiur dengan iming-iming deviden yang tinggi tanpa menyaksikan risikonya," ucap Tongam untuk Tirto, Minggu (28/4/2019). Di antara 144 Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal yang diberitahukan oleh OJKmerupakan platform A Dream Loans for You, AdaRupiaht, African Loans 2019, All types of loans Available online, Asisten Kredit, Bantu Langsung dan lainnya. Daftar menyeluruh nama 144 platform Fintech P2P Lending ilegal dan developernya dapat dilihat di link ini. Di samping itu, informasi soal susunan perusahaan yang tidak mempunyai izin dari otoritas berwenang bisa diakses melewati Investor Alert Portal pada laman www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Jika mengejar tawaran investasi yang mencurigakan, kata Tongam, masyarakat bisa melapor ke Kontak OJK di nomor 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.

BACA : Lima Alasan Mengapa Barat Khawatir dengan Perusahaan Teknologi China

Terkait pemberitahuan dari OJK ini, Pindavest yang masuk dalam daftar,menyerahkan klarifikasinya kepara Tirto. Dalam keterangannya, Pindavestmengaku bahwa platformnya hingga dengan ketika ini belum beroperasi dandipakai oleh publik. “Platform kami semenjak tanggal 01 Agustus 2018 sampai ketika ini sedang dalam “proses perizinan” di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai pelaksana teknologi Finansial,” jelas Pindavest dalam siaran persnya. Dijelaskan pula bahwa platform Pindavestsudah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Nomor : 01251/DJAI.PSE/11/2018 tertanggal 16 November 2018. “Sampai dengan ketika ini Platform kami tidak tercatat sebagai Platform yang menemukan penolakan pencatatan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia,” demikian keterangan dari Pindavest.

0 komentar:

Posting Komentar