Jumat, 10 Mei 2019

Teknologi Informasi | teknologi informasi indonesia

Teknologi Informasi | Pemindahan Ibu Kota Indonesia 
Harus Menerapkan Pemerintahan 4.0

Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang pun menjabat sebagai Ketua Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas (APIC) Prof.Dr.Ir. Suhono Harso mengaku pemindahan ibu kota Indonesiamembutuhkan aspek yang terintegrasi, merealisasikan sistem pemerintahan 4.0 denganmemakai teknologi yang mempermudah kerja pemerintahan.

"Kehadiran teknologi ini tentu dapat memberikan kontribusi bidang-bidang lain laksana bidang pendidikan, kesehatan , perdagangan sampai pemerintahan," kata Suhono dalam rilisnya di Bandung, Rabu 1 Mei 2019.
Suhono mengemukakan, ketika ini wacana pemindahan ibu kota Indonesia mencuat pulang akhir bulan April lalu, bahkan isu lokasi yang diusulkan laksana Jonggol, Kertajati Jabar, sampai Kalimantan dan Sulawesi terus menjadi bahan diskusi.


Teknologi Informasi - Berdasarkan keterangan dari dia, setiap punya dasar dan dalil dengan hal seperti biaya, teknis, sosial, keamanan, kenyamanan, ekonomi, sampai lingkungan, termasuk pun masalah pemerataan dan barangkali politik.

Namun demikian, lanjut dia, masih jarang yang membicarakan beban pemerintahan yangbakal diemban oleh ibu kota ke depan, seperti 100 tahun kebebasan tahun 2045, waktusekitar 25 tahun ke depan lumayan untuk mengerjakan rencana pembangunan dalam rangka pencapain cita-cita bangsa.

"Transformasi pada hakekatnya ialah perubahan dari satu situasi ke suatu situasi yang diharapkan. Makna hijrah yang tidak jarang dimaknai pindah lokasi, dapat diartikan pun perubahan," katanya.
Sementara itu, kata Suhono, lima tahun terakhir masyarakat pun disibukkan dengan hadirnya sebuah revolusi industri yang dikenal dengan Revolusi Industri 4.0, kehadiran disrupsi teknologi laksana IoT, Cloud Computing sampai kecerdasan produksi telah mengubah teknik pabrik atau industri berproses.

Pemerintahan yang mempunyai faedah perencaanaan, pelaksanaan, pengaturan sampai pengawasan pembangunan, kata dia, pasti sangat dapat terbantukan oleh teknologi informasi, kerja pemerintahan bakal lebih efektif dalam mengerjakan observasi, orientasi, keputusan dan perbuatan sistem pemerintahan.

Baca Juga : IWF 2018 Menggugah Semangat Wanita Indonesia guna Bersaing di Era Digital

"Beban atau proses yang sekitar ini dilaksanakan untuk faedah administrasi, baik dalam monitoring, pelaporan rapat bahkan proses pemungutan keputusan dengan gampang terbantukan oleh teknologi," katanya.
Ia menegaskan, teknologi robot, komputasi, jaringan, sampai kecerdasan tiruan (artificial intellegence) paling dimungkinkan meminimalisir beban admistrasi pemerintahan.

Bahkan, lanjut dia, dapat dilakukan penyimpanan dokumen secara terdistribusi, andai ada bencana, data dapat disimpan secara mirror di sejumlah lokasi atau yang dinamakan sebagai data recovery center, tergolong pertemuan, rapat, koordinasi, dapat dilakukanmelewati jejaring video, teks dan suara.

"Sejatinya pemerintah pun sedang siapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, meski progresnya, semenjak ada Inpres e-Gov 2003 sampai Perpres SPBE 2018 masih belum membanggakan, sebab mungkin ekosistem pendukungnya belum siap, ekosistemnya mencantol sarana dan prasarana, regulasi sampai sumber daya manusia," ucapnya.

Teknologi informasi

Dalam kerangka 25 tahun ke depan mengarah ke 100 tahun kebebasan Indonesia, kata Suhono, andai progres Making Indonesia 4.0 sukses maka proses pemerintahan harusnya dengan mudah ditolong oleh teknologi informasi.

Upaya pemindahan ibu kota atau tetap di ibu kota lama, menurut keterangan dari Suhono,butuh memperhatikan keperluan ibu kota dan keterampilan teknologi dalam menolong tugas dan faedah ibu kota jangka panjang.
Roadmap pemerintahan berbasis elektronik (smart government) kata dia, perlu diciptakan dan dikaji lebih rinci, keperluan ruang aparatur sipil negara, pertemuan, dan sistem terdistribusi dapat mengurangi beban ibu kota.


Sementara itu, Suhono mengungkapkan prediksiknya tahun 2045 ASN dan warga akan dipenuhi oleh kaum yang ketika ini tidak sedikit disebut sebagai generasi milenial, yakni generasi yang tidak butuh kantor tetap, lebih dapat kerja di co working space atau sistem kerja campuran non formal dengan dunia virtual.

"Tentu ini akan dominan terhadap rancangan government co working space. Masalah infrastructure sharing, jangan dilupakan pun masalah keamanan jasmani dan virtual. Hoax dan hacker butuh diantisipasi lebih baik lagi," ujarnya.

Untuk itu, Suhono memandang pemindahan ibu kota butuh dipikirkan lebih masak lagi,namun yang lebih urgen lagi bagaimana visi atau format pemerintahan yang berdampak kebutuhan jasmani dan virtual yang saling melengkapi.

Seiring dengan revolusi industri, kata dia, maka revolusi pemerintahan pun perlu disiapkan dengan baik, tol langit, jalan darat, sampai maritim menjadi saling sinergi dalam sebuah platform sistem cerdas

0 komentar:

Posting Komentar