Jumat, 31 Mei 2019

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi dan komunikasi kelas 3 sd


Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meyakinkan bahwa penghentian layanan PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) takmemprovokasi layanan TV dan internet kabel First Media.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Kominfo Ismail untuk detikINET

"Tidak terpengaruh, yang ditutup ialah pemakaian frekuensi 2,3 GHz. Jadi, layanan First Media yang melewati media kabel optik bisa tetap beroperasi," ujar Ismail menyatakan ditutupnya layanan Bolt tidak dominan ke layanan tv dan internet dari First Media.


TEKNOLOGI INFORMASI - Untuk diketahui, layanan yang dioperasikan oleh PT First Media Tbk (KBLV)ialah layanan internet berbasis nirkabel dengan memakai teknologi 4G LTE. Sedangkan layanan First Media guna TV kabel & High Speed Broadband Internet berbasis kabel, yang memakai teknologi Hybrid Fiber Coaxial (HFC) dan teknologi Fiber-To-The-Home (FTTH), dioperasikan PT Link Net Tbk (LINK).

Itu kenapa konfirmasi konfirmasi Bolt tutup pada hari ini tidak mempunyai pengaruh pada layanan TV dan internet First Media, seperti pun pernah ditegaskan pada mula munculnya permasalahan tunggakan oleh PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt).

Seperti dikabarkan sebelumnya, dibebastugaskan layanan PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) oleh pemerintah ini sebab kedua perusahaan Lippo Group tersebut ditetapkan tak dapat membayar utang pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi di 2,3 GHz guna tahun 2016 dan 2017.

Jumlah tunggakan pokok dan dendanya setiap Rp 364.840.573.118 (Rp 364 miliar). Sedangkan Bolt sendiri, sebelum sekarang layanannya dihentikan menyentuh angka Rp 343.576.161.625 (Rp 343 miliar).

Di samping PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt), terdapat PT Jasnita Telekomindo yang pun macet keharusan membayar BHP frekuensi radio. Tercantum di laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Broadband Wireless Access (BWA) 2,3 GHz dalam tabel "Kewajiban Pembayaran BHP Frekuensi Radio" yang diluncurkan Kominfo, tunggakan plus denda Jasnitamenjangkau Rp 2,197 miliar.

Berbeda dengan PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) yangsarat drama pencabutan izin frekuensinya, PT Jasnita Telekomindo langsungmembalikkan izin tersebut untuk pemerintah.

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi di bidang farmasi


Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Engko Sosialinemengerjakan penandatanganan Plan of Action (PoA) dengan Dirjen Hubungan Internasional Iran Mohsen Lari. Ini berhubungan dengan sebanyak kerja sama kesehatan, salah satunya vaksin halal.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan di Jenewa dan ditonton oleh Menteri Kesehatan masing-masing. PoA ini adalahkelanjutan dari ditandatanganinya MoU oleh Menkes kedua negara di Astana, Kazakhstan sejumlah waktu lalu.


TEKNOLOGI INFORMASI - "Jadi kita telah sepakat guna join production dari vaksin halal guna bersama,tergolong untuk riset vaksin halal," kata Engko, laksana dikutip dari siaran pers

Dia menjelaskan, terdapat tujuh lokasi kolaborasi yang ditandatangani Indonesia–Iran,yakni Health Services, Pharmaceutical Products and Medical Devices, Health Research and Development, UHC, Disease Prevention And Control, Traditional Medicine, dan Health Emergency Response and Disaster Management.

Antar negara, kata Engko, siap guna berbagi informasi mengenai proses registrasi dari produk farmasi dan perangkat kesehatan. Kemudian, kerja sama ini pun mendorongterdapat joint venture antar pabrik atau industri farmasi kedua negara dan bagaimana antar negara bisa berbagi informasi tentang harga obat, serta meningkatkan peluang untuk pengembangan industri farmasi Indonesia di Iran dan Indonesia.

"Mereka sangat menginginkan transfer teknologi dari Indonesia sebab Iran tahu bahwaanda punya industri farmasi cukup tidak sedikit dan dapat menyediakan untuk kebutuhan nasional. Jadi, mereka untuk hendak transfer teknologi pun dari kita," kata Engko.

Sementara itu, berhubungan vaksin halal, Menteri Kesehatan Iran Seyyed Hassan Ghazizadeh Hashemi bercita-cita Menteri Kesehatan RI Nila F Moeloek dapat berangjangsana ke Iranguna menilai langkah-langkah pengembangan vaksin halal.

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi dan globalisasi

TEKNOLOGI INFORMASI | Eksploitasi Tubuh 
Wanita di Era 4.0

Era Empat titik nol (4.0) atau yang bisa saya simpulkan sebagai era PostModernitas dimana dunia sedang mengalami suasana yang bertolak belakang dengan era sebelumnya. Postmoderen adalahsuatu istilah yang begitu terkenal saat istilah Francis Lyotard mengumandangkan kematian narasi-narasi besar dan menjadi term populer dalam rana Humaniora dan Ilmu sosial serta Filsafat. Post Modernitas sebagai sebuah epost, pasti mempunyai perbedaan dengan era modernitas, dimana era postmodernitas ini lebih fleksibel, peluang terbuka untuk mendapat  jenis keanggotaan, Heterogenitas, selera yang lebih bebas, dan beda sebagainya. Dengan demikian pola dalam logika Rasionalitas dan Ekonominya pun tentumerasakan perubahan dari Sistem Mcdonaldisasi yang begitu kaku dan Homogen ke sebuah Sistem baru yang mengandalkan tenaga digital sebagai proses mekanismenya.



TEKNOLOGI INFORMASI - Dunia yang sudah dilanda oleh demam dan candu pada teknologi digital pun turut menjadikan segala bentuk kegiatan anggota masyarakatnya yang serba online. Budaya Onlinesitas sebagai buah Rasionalitas pun telah dominan  pada tingginya permintaan akan software Online, demikian halnya dalampermasalahan perdagangan tubuh permpuan yang pun telah ditembus oleh logika Onlinesitas atau lebih anda kenal sebagai prostitusi online. Perempuan, melewati tubuhnya, ialah kelas sosial yang sangat sering di objektifikasi dan senantiasa menjadi menjadi sasaran dalam sekian banyak  bentuk. Tuntutan bakal kepuasan hasrat seksual membimbing orang guna mengobjektifikasi sebuah hal guna dipergunakan sebagai sasaran pemenuhan hasrat subjeknya.

Dalam urusan ini saya bakal membas mengenai prostitusi Online di era 4.0 ini yang mengandalkan sebuah pertumbuhan teknologi. Perkembangan teknologi memberi akibat yang besar dalam sekian banyak  aspek kehidupan. Mudahnya mengakses segala informasi melewati internet memungkinkan seluruh orang mendapatkan urusan yang positif maupun negatif melulu dengan handphone atau perlengkapan lain yang dapat mengakses internet. Teknologi selalu mempunyai sifat netral, pemakaian secara positif atau negatif tersebut tergantung untuk pemakainya. Kebebasan seseorang guna mengunggah ataupun mendownload sesuatu di internet nampaknya pun telah tidak sedikit disalahgunakan contohnya sebagai media penjual bisnis prostitusi.

Dalam segala urusan sesuatu yang positif tentu tetap mempunyai nilai negatif, tergolong internet. Kemudahan menemukan data dan informasimelewati internet ternyata pun dibarengi dengan mudahnya menemukan pornografi dalam berbagai format seperti gambar, video, bahkan jasa prostitusi tersebut sendiri. Di Indonesia sendiri bisnis esek-esek ini tumbuh seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan praktek prostitusi dari konvensional menjadi online tidak terlepas dari postmodern dimana menunjuk pada kondisi dan tata sosial produk teknologi informasi, globalisasi, fragmentasi gaya hidup, konsumerisme yang berlebihan, deregulasi pasar duit dan sarana publik.

BACA : Teknologi Menjadi Kunci Perpindahan Ibu Kota

Seberapapun prostitusi diberantas oleh pemerintah dengan memblokir tempat-tempat prostitusi tetapi bisnis ini seolah tidak terdapat matinya dan selalu mengejar jalan lain guna menjajakan jasanya. Bisnis ini justru dirasakan lebih menguntungkan dibanding prostitusi secara konvensional sebab identitas perempuan penyedia jasa maupun pemakaijasa bakal dirahasiakan. Ada tidak sedikit praktek yang dipakai dalam prostitusi online ini. Misalnya dengan menjadi member dari seorang mucikari melewati blackberry messenger atau yang terang-terangancontohnya dengan memasang potret wanita yang dapat diajak berkencan di situs-situs yang memang memasarkan jasa prostitusi.


Dengan memasang potret wanita di situs-situs tertentu, calon pelangganbakal menjadi laksana berada di depan etalase kaca dengan wanita-wanita cantik di dalamnya. Wanita-wanita yang di potret tersebut tidak tidak jarang kali sama dengan perempuan aslinya, sebab untuk benar-benardapat berkencan dengan wanita itu harus melewati transaksi dengan menghubungi nomor telepon yang terdapat ataupun dengan kriteria-syarat lain. Postmodern menanam seseorang mempunyai pandangan bakal sesuatu yang sebetulnya tidak nyata menjadi seakan-akan nyata misalnya disini calon pemakai jasa bakal memilih salah satu potret wanita yangdiharapkan jasanya dan barangkali antara potret dengan aslinya berbeda.

Wanita yang dijajakan jasanya melewati online seringkali wanita ruang belajar atas secara jasmani dan dengan tarif yang tinggi. Pengguna jasa wanita-wanita ini seringkali lelaki hidung belang berdompet teballaksana pengusaha, semua pejabat, dan beda sebagainya. Mengingat strategisnya kegiatan yang dipunyai sebagian besar pemakai jasa prostitusi ini maka prostitusi online dirasakan sebagai teknik yang lebih simple dan aman dibandingkan teknik konvensional sebab kemungkinanguna bertemu orang yang dikenal bilamana datang sendiri untuk menggali wanita penyedia jasa tidak jarang kali ada. Pergeseran teknik dari konvensional menjadi online mengindikasikan bahwa postmodern sudah merubah perilaku masyarakat dalam sekian banyak  hal tergolong prostitusi.

Dalam menganalisi urusan ini saya memakai teori Simulacra serta teori Penggunaan dan Kepuasan (Uses and Gratification Theory). Merujuk pada Jean Baudrilard, ada tiga tingkatan dalam proses simulacra (Baudrilard, 1983 : 54 – 56 ). Pertama yakni simulacra yang dilangsungkan semenjak era renaissance. Kedua, simulacra yang dilangsungkan seiring denganpertumbuhan era industrialisasi. Tahap ketiga, simulacra yangbermunculan sebagai konsekuensi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Nah, disini saya memungut konsep etape ketiga yang dimana pada etape ini membicarakan tenyang konseksuensi daripertumbuhan pengetahuan dan teknologi yang mencetuskan era 4.0 yang di antara konseksuensinya terdapat pada onlinesitas tubuh perempuan (perdagangan online tubuh wanita).

BACA : Customer Relationship Management (CRM) Solusi Terbaik Bagi Industri Otomotif

Lalu ada pun teori pemakaian dan kepuasan yang digagas oleh Elihu Katz, Jay G. Blumler dan Michael Gurevitch hadir sebagai reaksi terhadap riset komunikasi massa tradisional yang menekankan pada pengirim dan pesan. Teori pemakaian dan kepuasaan ini menekankan pada khalayak yang aktif dalam memakai media massa. Yang menjadi poin utama teori pemakain dan kepuasan ialah orientasi psikologis dalam mengisi kebutuhan, motivasi, dan kepuasan pemakai media massa. Inti dari teori ini terletak pada asumsi anggota khalayak secara aktif menggali media massa guna memenuhikeperluan masing-masing individu. Sama halnya pada keperluan hasrat (libido) pada laki-laki yaitu libido sexs atau keperluan biologis. Kebutuhan ini tidak lagi melulu di jajalkan secara konvensional tetapipun secara online yang mempermudah mereka memuaskan hasrat tersebut.

Dari ulasan diawal dapat anda simpulkan bahwa pertumbuhan era 4.0 atau postmodernitas ini selain mempermudah mencari informasi dan lain-lainpun menjadi boomerang atas peradaban hal-hal negative laksana prostitusi online ini. Maka dalam permasalahan prostitusi ini undang-undang yang menata tentang prostitusi online baik KUHP maupun UU ITE berperan urgen untuk menangkal hal-hal laksana ini.

Kamis, 30 Mei 2019

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi dan fungsinya

TEKNOLOGI INFORMASI | Teknologi Menjadi Kunci Perpindahan Ibu Kota



TEKNOLOGI INFORMASI - Upaya pemindahan atau tetap di ibu kota lama butuh memperhatikankeperluan dan keterampilan teknologi. Fungsinya untuk menolong tugas dan faedah jangka panjang. Peta jalan pemerintahan berbasis elektronik (smart government) mesti diciptakan dan dikaji lebih rinci, Begitu pun dengan keperluan ruang aparat, pertemuan, dan sistem terdistribusisupaya bisa meminimalisir beban Ibu Kota.

Hal itu dikatakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Suhono Harso Supangkat dalam penjelasan tertulisnya pada Rabu (1/5). Ketua APIC (Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas) ini menuliskan pada tahun 2045, aparatur negara dan warga millenial. Generasi yang tidak butuh kantor tetap, lebih dapat kerja di co-working space atau sistem kerja campuran non-formal dengan dunia virtual.

Suhono mengatakan, gejala ini akan dominan terhadap rancangan government co working space. Masalah infrastructure sharing, jangan dilupakan pun masalah keamanan jasmani dan virtual. Hoaks dan hacker butuh di antisipasi lebih baik lagi,” ujarnya.

Menurutnya, pemindahan Ibu kota butuh dipikirkan lebih masak lagi. Yang lebih urgen lagi ialah bagaimana visi atau format pemerintahan yangberdampak kebutuhan jasmani dan virtual saling melengkapi.

BACA : Huawei Pamer Solusi PV Digital di Ajang Solar Show Philippines 2019

Seiring dengan revolusi industri, maka revolusi pemerintahan pun perlu disiapkan dengan baik. Tol langit, jalan darat sampai maritim menjadi saling sinergi dalam sebuah platform sistem cerdas.

Menjadi bahan diskusi

Wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia mencuat pulang akhir bulan April lalu. Isu lokasi terus menjadi bahan diskusi. Ada tiga kota yg menjadi usulan, apakah di sekitar kota Jakarta, laksana di wilayah Jonggol , Kertajati Jabar sampai luar Jawa, laksana Kalimantan dan Sulawesi.

Masing masing punya dasar dan dalil dengan hal seperti biaya, teknis, sosial, keamanan, kenyamanan , ekonomi sampai lingkungan. Termasuk pun masalah pemerataan dan barangkali politik. Namun demikian, guru besar ITB ini melihat, masih jarang yang membicarakan (konsider) beban pemerintahan yang bakal diemban oleh ibu kota kedepan.

“Katakan pada 100 tahun kebebasan tahun 2045. Selama 25 tahun lumayan untuk mengerjakan Rencana Pembangunan dalam rangka pencapain cita cita bangsa,” ujarnya.

Suhono menjelaskan, transformasi pada hakikatnya ialah perubahan dari satu situasi ke suatu situasi yang diharapkan. Hijrah yang tidak jarang dimaknai pindah lokasi, dapat diartikan pun perubahan.

Sementara tersebut dalam 5 tahun terakhir masyarakat pun disibukan dengan hadirnya sebuah revolusi industri yang dikenal dengan Revolusi Industri 4.0. Kehadiran disrupsi teknologi laksana IoT, Cloud Computingsampai kecerdasan produksi telah mengubah teknik pabrik atau industri berproses.

Kehadiran teknologi ini tentu dapat memberikan kontribusi bidang bidang lain laksana bidang pendidikan, kesehatan , perdagangan sampai pemerintahan.

Pemerintahan 4.0

Pemerintahan yang mempunyai faedah perencaanaan, pelaksanaan, pengaturansampai pengawasan pembangunan pasti sangat dapat terbantukan oleh teknologi informasi. Observasi, Orientasi , Keputusan dan Tindakan sistem pemerintahan dapat lebih efektif.

Beban atau proses yang sekitar ini dilaksanakan untuk faedah administrasi , baik dalam monitoring, pelaporan rapat bahkan prosespemungutan keputusan dengan gampang terbantukan oleh teknologi. Teknologi robot, komputasi, jaringan , sampai kecerdasan tiruan (artificial intellegence) paling dimungkinkan meminimalisir beban admistrasi pemerintahan.

Bahkan dapat dilakukan penyimpanan dokumen secara terdistribusi. “Jikaterdapat bencana, data dapat disimpan secara mirror di sejumlah lokasi atau yang dinamakan sebagai data recovery center. Pertemuan, rapat, koordinasi dapat dilakukan melewati jejaring video, teks dan suara,” kata Suhono.

Sejatinya pemerintah pun sedang menyiapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik , meski progresnya, semenjak ada INPRES eGov 2003 sampai PERPRES SPBE 2018 masih belum membanggakan, sebab mungkin ekosistem pendukungnya belum siap.

Ekosistemnya mencantol sarana dan prasarana, regulasi sampai sumber daya manusia. "Dalam kerangka 25 tahun kedepan mengarah ke 100 tahunkebebasan , andai progres making Indonesia 4.0 sukses maka proses proses pemerintahan harusnya dengan mudah ditolong oleh teknologi informasi," ujar dosen ITB ini.

BACA : Habis Tantang WeChat, Induk TikTok Kini Kembangkan Ponsel

Selasa, 28 Mei 2019

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi dalam organisasi ppt


Huawei merilis Solusi FusionSolar Residential dan Commercial Smart Photovoltaics (PV) yang inovatif, serta Solusi FusionSolar 6.0 Smart PVguna LCOE yang optimal dengan modul bifacial PV di ajang “Solar Show Philippines 2019” di Kota Pasay, Filipina, Senin (27/5).

Dalam penjelasan yang diterima Gatra.com, Selasa (28/5), diterangkan bahwa SUN 2000 5-20KTL Three Phase Inverter & 375W-P2 2nd Generation Optimizer Solution dikenalkan kesatu kali di Asia Pasifik. Produk ini akan dipakai di gedung hunian serta industri skala kecil dan pemakaian di atap bangunan. Produk inverter ini merealisasikan multiple maximum power point trackers (MPPT) demi menemukan daya maksimal dari string PV.


TEKNOLOGI INFORMASI - Sejumlah keunggulannya yakni perlu waktu tidak cukup dari lima detik dalam penciptaan tampilan jasmani modul secara otomatis oleh Pemindaian Citra AI: Identifikasi Citra pada model tata letak modul lewat aplikasi. Selain tersebut juga hanya perlu kurang dari 1,5 menit dalam pemasangan optimizer lewat kinerja chipset mereka. Huawei sekaligus mengenalkan perangkat smart inverters dengan chipset Hisilicon bawaan, yang dinamakan teknologi turbo digital. Hasilnya, inverter dapat berkomunikasi dengan optimizer secara lebih cepat dan piawai ketimbang sebelumnya.
Huawei AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) secara proaktif meminimalisir risiko kebakaran. Smart I-V Curve Diagnosis bermanfaat untuk pengecekan kesehatan modul masif jarak jauh. Pemulihan PID bermanfaat untuk memperpanjang daur hidup modul.
     Dengan sekian banyak  fitur baru yang menarik, ketenteraman yang optimal, dan empiris yang lebih baik, produk smart inverter Huawei SUN2000 15-20KTL meraih Intersolar Award di Intersolar 2019 minggukemudian di Munich, Jerman.
Pada ajang di Pasay, Huawei pun memamerkan FusionSolar 6.0 Smart PV Solution miliknya yang dapat dipakai untuk sekian banyak  proyek berskala besar. Solusi itu secara lengkap mengintegrasikan teknologi informasi digital dan AI dengan photovoltaics.

BACA : Pentingnya data iptek di Indonesia, bagaimana menambah kualitas dan kebaruannya

Dibandingkan dengan penyelesaian tradisional, FusionSolar Smart PV Solution dengan multi-MPPT menambah keluaran sampai lebih dari 2% dan efisiensi O&M bertambah 50% lebih. Di samping itu, Huawei mematenkan algoritma multi-peak yang dapat melacak titik daya tertinggi (power peak) dalam masa-masa 200 milidetik. Dengan 9 MPPT, sistem ini dapatmeminimalisir ketidakcocokan string secara efektif.

Analisis big data bisa secara proaktif mengejar unit berkinerja rendah, merevolusi pemeliharaan yang pasif menjadi pemeliharaan yang mempunyai sifat aktif dan preventif. Aplikasi lebih lanjut dari AI dapat mengembangkan aspek operasional dan pemeliharaan pabrik PV ke arah "kendaraaan swakemudi". Akibatnya, LCOE (Levelized Cost of Electricity)bakal berkurang lebih dari 8%. Hal ini bisa mendorong penambahan industri PV secara komprehensif menjadi lebih canggih

Huawei Smart PV bertekad menghadirkan teknologi digital ke masing-masing organisasi guna dunia yang sepenuhnya terhubung dan canggih. Berdasarkan laporan yang diluncurkan oleh konsultan global IHS Markit, Huaweimenempati peringkat No.1 secara global dalam ekspedisi inverter sekitar empat tahun berturut-turut, 2015 sampai 2018.

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi dalam organisasi pdf


Belum lama ini, Presiden Joko Widodo mempertanyakan perkiraan penelitian di seluruh kementerian dan lembaga yang totalnya nyaris Rp25 triliun. Presiden menyebut sekitar ini perkiraan penelitian tersebar di sekian banyak  instansi, sehingga penelitian yang digarap tidak maksimal. Penelitian yang dilakukan dirasakan tidak konsentrasi dan tidak sejalan dengan prioritas pemerintah.

Sebenarnya, menurut keterangan dari perhitungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) besaran perkiraan yang benar-benar dipakai untuk pekerjaan riset ialah Rp10,9 triliun. Sementara, perkiraan yangdipakai untuk operasional litbang laksana gaji pegawai menjangkau 30,68%.


TEKNOLOGI INFORMASI - Ketiadaan data nasional yang akurat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi penyebab timbulnya pertanyaan mengenaiperkiraan penelitian ini. Keberadaan data sangat urgen untuk merencanakan kepandaian inovasi. Data tersebut pun penting guna mengevaluasi pelaksanaan kearifan secara lengkap dan terpadu. Data iptek yang dimaksud dalam tulisan ini ialah data statistik berhubungan iptek di Indonesia secara umum, bukan data riset secara spesifik.

Data iptek yang akurat, konsisten, mutakhir, lengkap, dan tersingkap adalah prasyarat guna menghasilkan kepandaian inovasi berbasis data (data-driven policy making) yang  berbobot  berkualitas di Indonesia. Absennya data yang berbobot berkualitas akan menghambat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta pembuat kepandaian lain dalam mengukur pencapaian bangsa Indonesia di bidang iptek dan inovasi.

Berbagai kepandaian inovasi pun berpotensi tidak tepat sasaran dan tidakefisien tanpa pengukuran yang tepat.

Terbatasnya data iptek nasional

Data iptek nasional memegang peranan urgen dalam menyaksikan posisi Indonesia di mata dunia. Data laksana jumlah peneliti, perkiraan kegiatan riset dan pengembangan, dan jumlah publikasi ilmiah merupakanmisal data yang dipakai untuk menghitung indeks global laksana Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index, GCI) dan Indeks Inovasi Global (Global Innovation Index, GII).

BACA : Aplikasi Al Quran Best Indonesia Gaet 100-an Ribu Pengunduh

Artinya, data iptek yang akurat dan mutakhir bakal menghasilkan perhitungan indeks yang benar-benar menggambarkan situasi Indonesia yang sebenarnya.

Sayangnya, data iptek nasional yang dilansir di indeks-indeks itu masih adalahdata yang belum mutakhir. Sebagai contoh, data rasio melakukan pembelian barang penelitian dan pengembangan terhadap Produk Domestik Bruto (Gross Expenditure on Research & Development, GERD) pada GII 2018 masih adalahdata pada 2013, yakni sebesar 0,1%.

Padahal, pemerintah telah menerbitkan data GERD 2016, yaitu sebesar 0,25%. Sehingga, posisi Indonesia di indeks itu tidak cocok dengansituasi terbaru.

Contoh lainnya, pada 2017 Kemenristekdikti menulis bahwa publikasi ilmiah Indonesia (17.659 publikasi) sukses mengungguli Thailand (15.200 publikasi).. Namun, data pada GII 2018 mengindikasikan hal yang sebaliknya.

Ilustrasi di atas mengindikasikan bahwa ketersediaan data iptek nasionalketika ini masih terbatas dan belum menjadi rujukan global. Mengapaurusan tersebut terjadi? Setidaknya terdapat lima penyebab masalah tersebut:

Pertama, masih tidak sedikit data iptek yang belum terdapat atau belum mutakhir. Sejumlah data nasional yang diperlukan untuk menghitung GII atau GCI laksana data pengeluaran di sektor swasta untuk pekerjaan litbang ataupun data jumlah kerja sama strategis masih belum tersedia. Kalau juga ada, data yang terdapat masih belum mutakhir dan tidak diperbaharui secara rutin. Akibatnya, posisi Indonesia tidak mencerminkansituasi sebenarnya sebab berpatokan pada data usang.

Kedua, data tersebar di mana-mana dan belum terintegrasi satu sama lain. Saat ini, sekian banyak  data iptek dan inovasi nasional masih tersebar di sekian banyak  instansi dan unit kerja. Dampaknya, diperlukan waktu lama guna berkoordinasi dan mengoleksi data secara internal.

Ketiga, data ganda. Seringkali ditemukan permasalahan pengumpulan data yang sama oleh dua atau lebih instansi yang berbeda. Hal ini menimbulkankeadaan bingung di tingkat nasional dan internasional mengenai data mana yang mesti menjadi rujukan sah dan akurasinya.

Keempat, data susah diakses oleh pihak eksternal. Hal ini bahkandirasakan juga oleh Kemenristekdikti yang sebetulnya mempunyai tanggung jawab di sektor iptek tapi kendala meminta data dari sekian banyak  institusi riset bersangkutan kegiatan dan luaran ipteknya. Kurangnyakeyakinan dan birokrasi yang berbelit menjadi hal penghambat utama.

Kelima, tidak adanya standar data yang baku antar instansi. Banyak data iptek yang masih dalam bentuk .pdf atau .jpeg, bukan dalam bentuk .csv atau .xls laksana standar data tersingkap (open data) sampai-sampai tidak dapat langsung digunakan. Di samping itu, data iptek yang dimilikisekian banyak  instansi mempunyai unit analisis yang berbeda, sampai-sampai harus diubah kembali.

Lalu apa solusinya?

Untuk menjawab keperluan terhadap data iptek nasional yang berkualitas, lengkap, dan mutakhir, diperlukan suatu portal data terpadu pengelolaan data dan informasi iptek nasional. Portal ini bisa berisi sekian banyak  data iptek, laksana data sumber daya insan iptek, data perkiraan dan melakukan pembelian barang iptek, data kelembagaan iptek, serta data luaran iptek.

Data iptek ini dikoleksi dari sekian banyak  sumber, mulai dari lembaga litbang pemerintah (pusat dan daerah), lembaga litbang industri, perguruan tinggi, sampai organisasi non-pemerintah (LSM).

Portal ini bisa menjadi sumber informasi untuk penyelenggara iptek di Indonesia, khususnya dalam menyusun kepandaian iptek dan inovasi nasional. Tidak melulu itu, portal data ini dapat menolong memetakan lanskap iptek di Indonesia secara utuh. Dengan demikian, pemerintah bisa menjalankan kegunaannya sebagai pencipta iklim kondusif untuk iptek dan inovasi di Indonesia.

BACA : Teknologi guna Perdamaian

Secara tidak langsung, portal ini pun membuat masyarakat bisa berpartisipasi dalam memantau pembangunan nasional di sektor iptek,tergolong meyakinkan bahwa perkiraan penelitian yang diserahkan pemerintah benar-benar dominan  positif untuk peningkatan daya saing bangsa. Siapa pun pun akan dapat menyaksikan dengan gampang sejauh mana luaran penelitian yang didapatkan telah sejalan dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) atau prioritas-prioritas lainnya.

Portal ini dapat dipakai untuk menggali siapa pelaku litbang beda yang memiliki konsentrasi riset yang sama, sampai-sampai membuka jalan guna kolaborasi riset. Dengan demikian, potensi penelitian yang tumpang tindih antar instansi bisa dikurangi. Lebih jauh, portal ini pun dapat dimanfaatkan oleh litbang sebagai sarana promosi ke semua pelaku bisnis  sampai-sampai dapat dikomersialisasikan secara massal.

Namun, eksistensi portal data ini saja tidak cukup. Dibutuhkan tata kelola data iptek nasional yang terpadu dan bersinergi antarlembaga sebab peningkatan daya saing nasional adalah upaya bareng lintas institusi. Kemenristekdikti bakal berperan sebagai integrator data yang memanen (harvesting) dan memverifikasi data dari sekian banyak  lembaga.

Mendesaknya landasan hukum

Untuk meyakinkan jalannya portal data iptek nasional, ada sebanyak landasan yang diperlukan.
Pertama, butuh ada regulasi sebagai dasar hukum pengamalan portal data iptek nasional.
Saat ini, pemerintah bareng DPR sedang merangkai Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) sebagai revisi atas UU No. 18 Tahun 2002. Salah satu pasal yang diusulkan ialah pembentukan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional, yang merupakan kelompok data pokok penyelenggaraan iptek yang terintegrasi secara nasional.

Nantinya, pasal itu akan mengamanahkan penciptaan Peraturan Presidenmengenai Sistem Informasi Iptek Nasional. Adanya regulasi ini bakal memperkuat posisi dan kewenangan Kemenristekdikti dalam mengoleksi data iptek yang ketika ini masih tersebar di sekian banyak  institusi. Di samping itu, sistem ini pun adalah upaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government) di sektor penelitian dan teknologi,laksana yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018.

Kedua, butuh ada suatu forum yang melibatkan masing-masing aktor. Perludisusun wali daya iptek, yang menjadi referensi tunggal terbit masuknya data iptek dari sebuah lembaga. Di samping itu, wali data iptek ini butuh berkoordinasi secara teratur dengan lembaga-lembaga berhubungan dalam suatu forum. Forum data iptek nasional ini dapat belajar dari mekanisme tata kelola Satu Data Indonesia.

Ketiga, butuh ada mekanisme kontrol dan evaluasi. Kemenristekdikti dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat berkolaborasi menjadikan keaktifan pendataan data iptek nasional sebagai di antara basis evaluasi kinerja kementerian dan lembaga. Partisipasi instansi dalam mengoleksi data iptek pun dapat menjadi pertimbangan pemberian sekian banyak  insentif, laksana dana riset atau beasiswa untuk para peneliti di instansi tersebut.

Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing di tingkat global membutuhkan analisis, penilaian produktivitas, dan perancangan kepandaian iptek dan inovasi yang menyeluruh. Seberapa jauh ketiga urusan ini sudah dan akan dilakukan hanya bisa diukur dari eksistensi data iptek dan inovasi nasional yang berintegritas, terpadu, dan terbuka. Portal data iptek nasional adalah langkah mula untuk mewujudkan urusan tersebut.

BACA JUGA : Ponsel Canggih Harus Punya Segudang Kemampuan, Ini Contohnya

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi dalam al quran


PT Barokah Inovasi Teknologi Bandung meluncurkan software Al Quran digital mempunyai nama Quran Best Indonesia di bulan Ramadan ini. Selama dua pekan semenjak peluncurannya, jumlah pengunduhnya telah menjangkau 100 ribu lebih. Aplikasi tersebut bebas dipakai secara gratis.

Marketing Executive Officer Idham Fitriadhi mengatakan, software itu diciptakan sejak Oktober 2018. Peluncurannya pada 8 Mei 2019 di Bandung. “Sekarang 100 ribuan mengarah ke 200 ribu pengunduh,
targetnya hingga 1 juta orang sekitar bulan puasa ini,” katanya untuk Tempo, Kamis, 23 Mei 2019.



TEKNOLOGI INFORMASI - Aplikasi itu dapat diunduh secara cuma-cuma di toko online setiap operasi sistem handphone. Berdasarkan keterangan dari Idham, software ini berangkat dari penciptaan Alquran cetak. Pembuatan versi digitalnya ini melibatkan alumni Teknik Informasi Institut Teknologi Bandung. “Ada 20 orang yang tercebur di unsur teknologi informasi ini,” ujar dia.

Banyak fitur dalam software Alquran digital ini. Ada masa-masa salat perwilayah tempat bermukim pemakai. Adapun jenis Alquran yang disajikan terdiri dari tujuh macam, laksana Indonesia, Indonesia Tajwid, Alquran per Kata, per Kata Tajwid, per Ayat, Alquran Madinah, dan Madinah Tajwid.

Pada jenis Alquran per Ayat terdapat fitur ekstra di samping teksyakni suara pembaca Alquran sejumlah tujuh orang yang dapat dipilih. Mereka ialah imam masjid di Timur Tengah laksana Abdul Baasit, Abdullah Matroud, Abdurrahman As-Sudais, Mishari Rashid.

Fitur beda yang telah dipasang laksana arah kiblat, teknik membaca Alquran cocok ketentuan, penelusuran terjemahan. Tempo yang menjajalsoftware itu tidak menemukan fitur guna memperbesar halaman bacaan Alquran.

“Solusinya memutar tampilan handphone menjadi posisi panoramic,” kata Idham.

Sebuah kelemahan yang terasa yakni pada jenis Alquran per Kata yang menerjemahkan ayat dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia per kata. Tampilan hurufnya terhitung kecil dan susah diperbesar. Masalah ini terjadi pada handphone berbasis sistem operasi Android. Sementara pada iOS, kata Idham, dapat terlihat dengan lebih jelas.

Pada sistem Android, software Al Qurfan ini dapat berjalan mulai dari versi empat. Tampil tanpa iklan, software ini menurut keterangan dari Idham sudah mengantongi sertifikasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

BACA JUGA :  Customer Relationship Management (CRM) Solusi Terbaik Bagi Industri Otomotif

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi canggih


Galaxy S10 menjadi di antara produk yang dibanggakan Samsung sampai saat ini. Tidak tanpa alasan, smartphone unggulan terbarunya muncul dengansebanyak fitur menarik, serta sokongan teknologi canggih.


TEKNOLOGI INFORMASI - Setidaknya terdapat 10 fitur unik yang diangkat oleh smartphone lini Galaxy S10, tergolong layar Dynamic AMOLED, yang adalahsalah satu panel layar smartphone terbaik di dunia. Layar smartphone Galaxy S10 mengangkat sertifikasi HDR10+.

Tampilan konten pada layar sejernih dan secerah AMOLED Samsung sebelumnya,tetapi dengan reproduksi warna jauh lebih baik. Fitur unik Samsung Galaxy S10 ialah kamera depan yang tersemat pada lubang eksklusif diunsur layar.

Desain berlubang ini memisahkan smartphone unggulan Samsung dari karya produsen beda di pasar, yang mengangkat tren desain layar berponi. Desain ini pun bertujuan menghadirkan rasio aspek dan rasio layar ke bodi lebih luas.

Fitur lainnya yakni kehadiran sensor pemindai sidik jari pada layar yang tidak memerlukan ruang ekstra di bodi perangkat, baik di unsur depan ataupun unsur belakang. Sensor ini menyuguhkan fasilitas danketenteraman bersangkutan dengan membuka kunci layar, mengaksessoftware atau mengerjakan autentikasi pembayaran mobile.

Di samping itu, Samsung membekali dua dari tiga ponsel cerdas di lini Galaxy S10, yakni Galaxy S10+ dan Galaxy S10, dengan sokongan kamera belakang berjumlah tiga unit. Kamera ini adalahhasil kombinasi dari lensa 12MP Dual Pixel dan lensa telefoto 12MP dengan lensa ultra-wide 16MP guna pemetaan mendalam.

Sementara itu, fitur unik menyoal baterai di Galaxy S10 yakni Fast Wireless Charging 2.0. Fitur ini memungkinkan pemakai memenuhi daya baterai nirkabel secepat pengisian daya dengan menggunakan teknik konvensional via kabel.


Wireless PowerShare menjadi fitur paling unik dan fitur teranyar yang dihadirkan Samsung pada smartphone karyanya. Fitur ini memungkinkan Galaxy S10 berbagi daya perangkatnya dengan perlengkapan lain secara nirkabel.

Fitur ini cocok untuk kondisi terpaksa tanpa sokongan soket daya atau powerbank. Untuk bisa memanfaatkannya pemakai melulu mengaktifkan fitur dan menempatkan ponsel dengan layar menghadap ke arah bawah, dan meletakan perlengkapan kompatibel Qi di atas smartphone.

Ruang penyimpanan pun telah menjadi salah satu keperluan mendasar dari pemakai smartphone ketika ini. Inilah yang pun dihadirkan Samsung sebagai di antara fitur menariknya pada lini Galaxy S10.

Smartphone pada lini Galaxy S10 didukung ruang penyimpanan sampai berkapasitas 1TB, dan dapat diperbanyak via microSD dengan kapasitas maksimal sampai 512GB. Tidak melulu ruang penyimpanan, RAM penyokong lini ini pun besar, sampai kapasitas 12GB.

Samsung turut membekali lini Galaxy S10 dengan sebanyak fitur berteknologi kecerdasan produksi (AI), salah satunya dicantumkan pada fitur yang berkemampuan guna mempelajari kelaziman pemakai. Termasuk frekuensi mengakses dan menggunakan software tertentu masing-masing harinya, sampai-sampai mempercepat masa-masa pemuatan software tersebut.

Samsung Galaxy S10 menjadi di antara smartphone kesatu yang didukung oleh konektivitas jaringan teranyar dan tercepat ketika ini, yakni 5G. Dukungan konektivitas ini menjadi di antara fitur paling unik yang disuguhkan.

Sementara itu, tombol Bixby pun menjadi di antara fitur menarik. Pengguna sudah dapat mengerjakan pengaturan ulang bersangkutansoftware yang bisa diakses dengan mengurangi tombol tersebut.

Sebelumnya, tombol ini melulu dapat dapat dipakai untuk menggiatkan asisten digital karya Samsung, yakni Bixby, guna mengerjakan tindakancocok perintah pemakai. Sebagai informasi, tombol Bixby sudah tersemat di perlengkapan Samsung semenjak Galaxy S8.

BACA JUGA : Mewujudkan ‘Teknologi guna Keadilan’ Melalui SIMSI 2.0

TEKNOLOGI INFORMASI | teknologi informasi buku


Komisi Informasi Pusat mengenalkan sistem informasi manajemen penanganan perkara sengketa. Banyak kendala yang bakal dihadapi.
Belum lama duduk di kursi yang disediakan, Gede Narayana dimintamenyerahkan sambutan. Setelah mengucapkan pidato sejumlah menit, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) tersebut langsung membuka acara di salah di antara hotel di Jakarta, Kamis siang (2/5). Ia bercita-cita acaratersebut menjadi momentum penting untuk Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi ke depan.


TEKNOLOGI INFORMASI - Hari itu, Komisi Informasi Pusat mengenalkan SIMSI 2.0, suatu software berbasis web sebagai sarana untuk masyarakat untuk mengemukakan permohonan solusi sengketa informasi publik secara elektronik. Berdasarkan keterangan dari Gede, Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi ini adalahupaya perbaikan pada sistem terdahulu, dan dikembangkan dalam sejumlah bulan terakhir. Komisi Informasi mengembangkan sistem informasi ini berkolaborasi antara beda dengan Indonesian Parliamentary Center (IPC).

“SIMSI ini titik krusial untuk Komisi Informasi untuk menambah layanansolusi sengketa informasi publik,” kata Ahmad Hanafi, Direktur IPC.

Pernyataan senada dikatakan Asisten Menteri Komunikasi dan Informatika, Gun Gun Siswadi. Sistem informasi ini, bagaimanapun, diinginkan mendekatkan Komisi Informasi untuk masyarakat. Sebaliknya, akses masyarakat guna mendaftarkan permohonan dan memahami perkembangan penanganan perkara sengketa informasi publik cocok mekanisme yang ditata dalam UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
SIMSI 2.0 yang dikembangkan Komisi Informasi diinginkan memberikansebanyak manfaat. Pertama, mempermudah masyarakat dalam mengemukakan permohonan solusi sengketa informasi publik. Kedua, mempermudah mengunduh risalah persidangan dan putusan. Ketiga, memahami ragam klaisifkasi putusan menurut tahapan, daerah, dan pelajaran sengketa. Keempat, melacak langkah penanganan permohonan solusi sengketa informasi publik.

BACA : Lewat AKSes Next-G, Investor Bisa Ikut Awasi Transaksi Saham

Sistem laksana ini sebetulnya sudah lama dikembangkan di lingkungan peradilan. Mahkamah Agung bahkan telah melangkah lebih jauh untukmempermudah para pencari keadilan mengakses layanan pengadilan. Itulah sebabnya pemanfaatan sistem semacam ini dinamakan sebagai ‘teknologiguna keadilan’, merujuk pada judul kitab Dory Reiling: “Technology for Justice, How Information Technology Can Support Judicial Reform”.

Pandangan Dory Reiling pula yang disebut-sebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, HM Syarifuddin, saat menyerahkan pidato kunci dalam peluncuran SIMSI 2.0 tersebut. Dory, berpengalaman reformasi peradilan di Bank Dunia, menuliskan ada tiga permasalahan utama yang dihadapi lembaga peradilan di dunia yaitu lambatnya penanganan perkara (delay), sulitnya akses masyarakat (access), dan integritas aparatus pengadilan (judicial integrity). “Ketiga permasalahan peradilan yang diungkap Reiling tersebut, pun menjadi permasalahan yang dirasakan oleh Mahkamah Agung belasan tahun yang lalu,” kata Syarifuddin.

Meskipun bukan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, Komisi Informasibakal menghadapi permasalahan yang sama sebab tugas utama komisi iniialah menyelesaikan sengketa informasi publik antara pemohon dengan badan publik. Jika di antara pihak keberatan atas putusan Komisi Informasi, sengketa informasi tersebut akan berujung ke pengadilan.

Asas solusi sengketa

Memanfaatkan teknologi guna keadilan tersebut pada dasarnya selaras dengan prinsip solusi sengketa informasi. Sama laksana di pengadilan,solusi sengketa informasi tersebut tunduk pada asas cepat dan tepat waktu, ongkos ringan, dan teknik sederhana. Ada batas-batas masa-masa tertentu yang mesti diisi para pihak. Pasal 38 ayat (2) UU Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sengketa informasi ditamatkan paling lambat dalam masa-masa 100 hari kerja.

Penyelesaian sengketa informasi cocok asas cepat, simpel dan ongkos ringan itulah yang sekitar ini dihadapi Komisi Informasi. Selama initerdapat problem untuk mereka yang jauh dari status Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Pusat. SIMSI akan mempermudah para pemohon mengakses, mengemukakan permohonan, dan mengekor perkembangan perkaranya. “Justru di situlah tantangannya untuk KIP,” kata Gede Narayana.

Aplikasi SIMSI ini, kata Gede, merupakan format komitmen Komisi Informasiguna lebih mempermudah penyelesaian sengketa informasi, dan mempermudah akses untuk para pihak. Berdasarkan empiris di pengadilan, Syarifuddinpun percaya pemakaian teknologi laksana SIMSI akan menyerahkan manfaatuntuk Komisi Informasi dalam mengemban tugas-tugasnya ke depan. “Investasi di bidang teknologi informasi menyerahkan kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas sebuah organisasi,” ujar Wakil Ketua MA Bidang Yudisial itu.

Banyak kendala yang mesti dihadapi. Tetapi kendala yang tak kalah pentingnya diantisipasi Komisi Informasi ialah aspek sumber daya insan yang mengoperasikan dan mengasuh sistem software ini. Tanpa kejelasan operasionalisasi software ini sehari-hari, destinasi merintis teknologiguna keadilan susah tercapai. Sebaliknya andai kemajuan teknologi itusukses dimanfaatkan guna membuka akses keadilan, integritas semua pemangku kepentingan dalam solusi sengketa informasi terbangun. Bahkan, Reiling percaya pemanfaatan teknologi dapat menangkal praktik korupsi di lingkungan peradilan.

Kini, operasionalisasi SIMSI 2.0 paling bergantung pada Komisi Informasi Pusat.

BACA JUGA : Meramal Implementasi 5G di Masa Depan