Jumat, 12 April 2019

Teknologi Informasi | teknologi informasi jaringan

Teknologi Informasi


Teknologi Informasi | teknologi informasi jaringan
Teknologi Informasi -  Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) angkat bicara soal isu yang mengatakan, server Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika ini sedang di Singapura dan sudah di-setting guna memenangkan di antara Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres/Cawapres) pada Pemilu 2019.

Baca Juga:

Juru Bicara BSSN, Anton Setiawan, mengungkapkan, ketika ini situasi teknologi informasi (TI) KPU paling baik. Pasalnya, menurut pantauan yang dilaksanakan oleh BSSN, Kemkominfo, dan Bareskrim Polri, KPU telah bekerja cocok framework dan standar ketenteraman yang diputuskan secara umum.

"Kondisi ketika ini paling baik. Kami telah menyusun satuan tugas (Satgas), semacam tim eksklusif yang sehubungan dengan pengawalan pemilu 2019. Satgas itu bertugas guna me-monitoring sekaligus menyerahkan rekomendasi guna penguatan sistem TI KPU," ujar Anton, Jumat (5/4/2019).

Meski demikian, lanjut Anton, BSSN bareng Satgas yang disusun hanya berwenang untuk menyerahkan penjagaaan dari luar. Tidak menyentuh langsung sistem internal di KPU.

"Ibaratnya suatu rumah, kami bertugas sebagai pagar yang mengawal dari luar. Kami mengerjakan monitoring, lalu menyerahkan rekomendasi, serta menampung laporan dari luar, kemudian kami sampaikan untuk KPU. Sedangkan teknik kerja KPU sudah cocok dengan framework yang berlaku secara global,” ungkap Anton.

Baca Juga:  Teknologi Informasi | APJII: Arsitektur Teknologi Informasi Harus Dibangun dari Fisik 

Anton melanjutkan, dalam menyerahkan masukan atau rekomendasi untuk KPU, pihaknya melulu ingin meyakinkan bahwa sistem TI KPU telah siap dan aman. Siap artinya, dapat menampung kapasitas data yang masuk, atau tidak terjadi down pada ketika pengoperasiannya. Sedangkan, aman, artinya, kapabilitas TI KPU powerful dan tidak gampang diserang oleh hacker dan sebagainya.



"Kami menyerahkan saran terhadap pengelolaan kapasitas, dan meyakinkan bahwa sistem IT KPU aman. Itu kami turut menyerahkan rekomendasi,” tegas Anton.

Terkait simpang siur isu server KPU yang sedang di luar negeri, Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, mengungkapkan, untuk menciptakan isu ini menjadi cerah benderang di mata publik, KPU usahakan mengundang pakar TI dari kedua pasangan calon (paslon), kemudian lembaga-lembaga bersangkutan, laksana BSSN, Kemkominfo, dan Bareskrim Polri serta pakar TI independen untuk mengerjakan klarifikasi soal ini.

"Jadi saya pikir, untuk menciptakan isu ini menjadi cerah benderang, dan tidak memunculkan persepsi yang salah untuk publik, mesti undang seluruh pakar, tergolong pakar independen untuk menyatakan hal ini. Saya pikir simpel saja, untuk menciptakan isu ini menjadi cerah benderang," ungkap Almasyhari.

Baca Juga:

Bahkan, Almasyhari menganjurkan, agar pihak KPU mengerjakan audit forensik guna lebih meyakinkan berhubungan kemanan server miliknya. "Lalu bila perlu mengerjakan audit forensik, sehingga permasalahan ini dapat terang benderang,” tambah Almasyhari.

0 komentar:

Posting Komentar