Kamis, 11 April 2019

Teknologi Informasi | Teknologi Informasi Global

Teknologi Informasi | Potensi pencurian data digital 
masih menjadi ancaman global


Teknologi Informasi  - Potensi pencopetan data digital ketika ini telah menjadi ancaman global. Oleh karenanya, peningkatan ketenteraman data menjadi tugasseluruh pihak yang tercebur termasuk empunya data, pengelola data, dan komunitas siber sendiri. 

Pakar Forensik Kejahatan Teknologi Informasi Ruby Alamsyah mengaku dunia telah menginjak era fasilitas akses yang menimbulkan kerentanan tindakdurjana digital, tergolong salah satunya pencopetan data.
Apalagi, suatu sistem tetap mempunyai kerentanan meskipun masing-masing saat dilaksanakan update keamanan. "Kalau anda lihat secara global,masing-masing sistem komputer dimanapun tentu mempunyai celahketenteraman tinggal seberapa besar menjaganya," kata Ruby di Jakarta, Rabu (10/4).

Dia mencontohkan, di Amerika Serikat terjadi kebocoran data nasabah padasuatu supermarket besar masing-masing tahun. Jejaring sosial Facebookpun diterpa permasalahan kebocoran data 87 juta pemakai pada tahun 2018.

Bahkan, pada mula April ini UpGuard, suatu perusahaan ketenteraman siber, mengejar perusahaan media digital berbasis di Meksiko, Cultura Colectiva meninggalkan lebih dari 540 juta daftar atau dokumentasi pemakai Facebook di basis data publik.

Tak melulu Facebook, celah ketenteraman pada sistem juga dirasakan lembaga sekelas Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) yang familiar super ketat. Baru-baru ini, Putra Aji Adhari, seorangmurid berusia 15 tahun, mengejar celah ketenteraman sistem di NASA.

Pendapat serupa dikatakan Pakar Keamanan Siber dari Communication Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha. Menurutnya, pencopetan data sebagai ancaman di dunia digital patut diwaspadai.

Pada 2014, misalnya, pencopetan data dalam jumlah paling besar terjadi pada Sony Pictures. Akibatnya, nilai saham Sony Pictures turun karenatidak sedikit data yang dimulai ke publik.

Di Indonesia, data pemakai marketplace juga dicopet pihak tidak bertanggungjawab. "Dua kejadian tersebut menyerahkan kita cerminan bahwa semakin ter-digitalisasi kehidupan kita, pengamanan pun wajib ditingkatkan," kata Pratama.

Pemerintah Estonia, menurut keterangan dari Pratama, menyelenggarakan penelitian terhadap semua negara di dunia berhubungan tingkatketenteraman siber dengan mengeluarkan National Cyber Security Index (NCSI). Estonia menyerahkan informasi dan arahan ke negara mana saja yang aman guna berinvestasi, menurut tingkat ketenteraman sibernya.

Dikutip dari website resminya www.ncsi.ega.ee, Indonesia berada diurutan 105 dari 130 negara yang sangat rentan bersangkutan ketenteraman sibernya dengan nilai NCSI sebesar 19,48. Tingkat ketenteraman siber di Indonesia masih lebih lambat dikomparasikan level pengembangan digitalnya.
Di Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sekarang menjadi lembaga yang sangat bertanggungjawab dalam pengamanan data di Tanah Air. Berdasarkan keterangan dari Pratama, minimal ada lima hal yang mestidinaikkan untuk memperkuat pertahanan siber Indonesia, yakni aspek legal, aspek teknis, organisasi, kapasitas sumberdaya insan dan kerjasama antar-negara antar- lembaga.

Pada aspek legal, butuh undang-undang bersangkutan ketenteraman siber yang mengharuskan setiap pihak dapat meningkatkan ketenteraman siber pada sistemnya dengan standar yang ditentukan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum mencapai hal tersebut.

Untuk masalah teknis, kapasitas SDM dan organisasi seharusnya dapat terselesaikan dengan adanya BSSN. Namun, semua tersebut akan sulitdilakukan bila perlengkapan undang-undang pendukungnya tidak ada.

Soal kerjasama, kolaborasi dengan negara maupun organisasi butuh ditingkatkan, sebab musuh dalam perang siber tidak tidak jarang kali antar-negara, tetapi pun korporasi multinasional atau bahkan kumpulan dan individu.

0 komentar:

Posting Komentar