Selasa, 02 April 2019

Teknologi Informasi Perpajakan



TEKNOLOGI INFORMASI  - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menarik keluar Peraturan Menteri Keuangan (PMK)tentang pajak guna e-commerce. Pencabutan dilaksanakan sebab aturan ini sering disalahartikan sebagai pungutan pajak yang baru. "Kami tarik saja aturannya sebab noise yang hadir begitu tidak sedikit dan tidak produktif,” kata dia di Kantor Perwakilan Pajak (KPP) Pratama Setiabudi di Jakarta, Jumat (29/3).
     Lantaran tidak sedikit simpang siur, pemerintah bakal berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mengoleksi informasi dari marketplace. Di samping itu, pemerintahmengerjakan komunikasi lagi dengan semua pemangku kepentingan.
     Direktorat Jenderal Pajak pun akan mengerjakan perbaikan database, teknologi informasi, dan sistem infrastruktur. Penguatan data pun akan dilaksanakan melalui pemerolehan pertukaran data otomatis atau informasi dari Automatic Exchange of Information (AEoI) dan program pengampunan pajak (tax amnesty). Seiring dengan urusan tersebut, pemerintah pun menunggu hasil survery dari pelaku e-commerce yang akan berlalu pada akhir tahun ini. Harapannya, pajak itu dapat mempertimbangkan pelaku penjualan di marketplace maupun media sosial. "Masyarakat hendak semua diperlakukan sama, dan tersebut spirit aturan kami," ujarnya.
     Dengan ditariknya PMK tersebut, Menkeu mengingatkan, perlakuan perpajakan untuk semua pelaku ekonomi tetap mengacu pada peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pelaku usaha, baik e-commerce maupun konvensional, yang berpenghasilan sampai Rp4,8 miliar bisa memanfaatkan skema pajak final dengan tarif 0,5 persen dari jumlah omzet usaha.
TEKNOLOGI INFORMASI
     Asosiasinya telah mengeluhkan urusan tersebut ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekitar dua bulan terakhir atau semenjak diluncurkannya PMK Nomor 210. Poin berhubungan sosial media tersebut sama sekali tidak terdapat di aturan,” ujarnya dalam Katadata Forum bertajuk ‘Polemik Aturan Perpajakan Untuk E-Commerce’ di Jakarta, kemarin. Padahal, idEA menulis penjualan di media sosial laksana Facebook dan Instagram menjangkau 66 % dari borongan transaksi secara online di Indonesia pada 2017. Hanya, 16 % yang bertransaksi melewati platform marketplace. Deputy Head of Research and Data Katadata.co.id Stevanny Limuria menambahkan, transaksi e-commerce di media sosial lumayan besar. Survei PayPal terhadap 4 ribu konsumen dan 1.400 merchant di tujuh negara Asia pada 2017 menunjukkan, 80 %menggunakan media sosial guna bertransaksi. Ketujuh negara itu ialah Tiongkok, India, Hong Kong, Singapura, Indonesia, Thailand, dan Filipina. (Baca: Pengusaha Retail Sebut Aturan Pajak E-Commerce Seimbangkan Persaingan ) Karena itu, pemerintah butuh mengkaji penerapan aturan pajak e-commerce. “Dua tahun tersebut waktu yang tepat guna mematangkan regulasi dan pendidikan di masyarakat. Secara pelan-pelan, nantinya Indonesia akan merealisasikan dan lebih tersingkap soal perpajakan e-commerce ini," ujar dia. Merujuk penelitian KIC, regulasi pajak dalam PMK 210/2018, seperti keharusan menyerahkan NPWP dan NIK bukan satu-satunya pilihan memperluas basis pajak. Pemerintahsebetulnya punya pilihan lain guna memperluas basis pajak dan menambah pajak dari e-commerce serta membuat perlakuan adil untuk platform marketplace dan media sosial. Di samping menunda penerapan pajak ini sekitar dua tahun, menurut keterangan dari KCI,terdapat lima penyelesaian alternatifnya. Pertama, akses melewati rekening di bank. Apabila pemerintah hendak mendapatkan data mesti pajak dari pelaku e-commerce di marketplace sebenarnya dapat dilakulan melewati akses terhadap tabungan bankkepunyaan merchant atau pedagang.
TEKNOLOGI INFORMASI
     Kedua, pendidikan masyarakat. Hal ini penting sebab tidak seluruh masyarakat punya kepedulian soal pajak. Ketiga, pemerintah butuh segera mengeluarkan peraturan lanjutan mengenai peraturan pajak atas transaksi via media sosial Keempat, pemerintah butuh memberi insentif dan stimulus untuk pelaku e-commerce. Dengan teknik ini, bisnis e-commerce bisa lebih kreatif dan inovatif. Salah satu insentif yang mungkin ialah memasukkan mereka dalam kelompok wajib pajak patuh yang tidak menjadi sasaranpengecekan pajak. Terakhir, menciptakan skema PPN final dengan tarif lebih rendah dari tarif normal. Pemerintah sedang mengkaji pemberlakuan tariff PPN final selama dua persenuntuk wajib pajak yang mempunyai omzet Rp 4,8-10 miliar. Omzet yang mendahului Rp 10 miliar bakal dikenai tarif PPN normal sebagai pengusaha kena pajak.

0 komentar:

Posting Komentar